Pemilu 2024

Kabar Gembira, KPU Izinkan Eks Napi Koruptor Jadi Caleg, Saan Mustopa Sebut Sudah Sesuai PKPU

Kabar gembira buat paa koruptor, pada Pemilu 2024 bisa maju jadi caleg. Politisi Naddem Saan Mustopa menyambut baik.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
istimewa
Ketua Nasdem Jawa Barat Saan Mustopa menyambut baik adanya aturan KPU yang kini memperbolehkan koruptor untuk kembali ke kancah politik menjadi caleg di Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyebut kebijakan KPU mengizinkan eks narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pemilu 2024 sesuai Undang Undang Dasar (UUD).

Saan mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hanya mematuhi UUD.

Sebab, KPU pernah membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal pelarangan eks napi korupsi dan kejahatan luar biasa nyalon dalam pemilu. 

Namun Mahkamah Agung membatalkan PKPU itu. Alasannya bertentangan dengan UUD.

"Karena memang sesuai UUD, KPU sebagai pelaksana UUD tentu mereka harus menjalankan sesuau aturan, tidak boleh bertentangan UUD," ujar Saan, pada Senin (19/9/2022).

Jadi, kata Saan, selama hak politiknya tidak dicabut, eks napi korupsi bisa mengikuti pemilu. Eks napi korupsi itu juga dinilai telah mendapat hukuman atas perbuatannya. 

"Kita kembalikan kepada masyarakat dan partai politik menilai persoalan itu," kata dia.

Baca juga: Punya Bobot 180 Kg, Singgih Mantan Caleg Dievakuasi 10 Orang untuk Dibawa ke Rumah Sakit

Adapun terkait itu Partai Nasdem sendiri, kata Saan, masih menunggu dinamika. Pada pemilu 2019 lalu, tak ada eks napi korupsi yang nyaleg di partai besutan Surya Paloh itu.

"Untuk Nasdem kita masih lihat dinamikanya (menerima calon eks napi korupsi)," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, mantan napi kasus korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: 23 Koruptor Bebas Bersyarat, Wamenkumham: Standar Kami Aturan Hukum

Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan, dalam membuat aturan penyelenggaraan pemilu, pihaknya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Hak untuk dipilih, ujar Idham, sedianya telah diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 menyatakan:
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Lalu, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kemudian, kata Idham, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengatur hak untuk memilih dan dipilih.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved