Pemilu 2024

Bawaslu Tolak Semua Gugatan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 yang Dilaporkan Tujuh Parpol

Dengan hasil putusan ini, KPU kembali meyakini Bawaslu juga meyakini pihaknya bekerja sesuai aturan.

Editor: Yaspen Martinus
bawaslu.go.id
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak semua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menolak semua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024.

Penolakan tu dibacakan saat sidang dengan agenda pembacaan putusan atas tujuh laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024, Selasa (13/9/2022). Termohon dari seluruh laporan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Mengadili, menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Puadi, anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu.

Dalam kesimpulan dari hasil pemeriksaan persidangan, Bawaslu menyatakan KPU selaku terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu seperti yang dituduhkan oleh para pelapor.

Bawaslu menyebut apa yang dilakukan KPU selama proses tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Menurut majelis, tindakan terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," terang anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, saat membaca pertimbangan putusan laporan Partai Pandu Bangsa.

Baca juga: Dalam Satu Bulan Enam Warga Badui Meninggal, Kementerian Kesehatan Bakal Umumkan Penyebabnya

Laporan dari tujuh partai politik yang ditolak oleh Bawaslu adalah:

1. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR);

2. Partai Bhinneka Indonesia;

3. Partai Pandu Bangsa;

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved