Pemerintah Perpanjang PPKM Hingga 3 Oktober 2022, Kemendagri: Status PPKM Level 1 di Seluruh Daerah

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM hingga 3 Oktober 2022. Seluruh daerah di Indonesia berada di status PPKM Level 1.

dok. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 3 Oktober 2022. Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA  – Pemerintah kembali memperpanjang PPKM walaupun kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.

Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa Bali, dan Instruksi Mendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk Luar Jawa Bali. Kedua Inmendagri tersebut akan berlaku sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA menjelaskan bahwa pemberlakuan inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan inmendagri sebelumnya, dimana berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM Level 1 walaupun positivity rate masih di atas standar WHO.

“Hasil assessment PPKM kali ini dan berdasarkan pertimbangan para ahli masih ditetapkan seluruh daerah di Indonesia berada di Level 1. Namun kita tetap harus terus waspada karena hingga saat positivity rate kita selama 30 hari ke belakang masih di atas standar normal yang ditetapkan WHO yaitu 5 persen," ungkap Safrizal dalam keterangan resminya, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Dirjen Bina Adwil Dorong Mahasiswa Berdaya Saing Global Jika tak Mau Tergerus

Penyesuaian dalam regulasi PPKM khususnya untuk Luar Jawa Bali terlihat pada penyesuaian pintu masuk PPLN yang disesuaikan dengan Addendum SE Satgas Covid-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19, yakni hanya ada di Bandara Seokarno Hatta Prov. Banten, Bandara Juanda Prov. Jawa Timur, Bandara Ngurah Rai Prov. Bali, Bandara Hang Nadim Prov. Kepulauan Riau, serta Bandara Sam Ratulangi Prov. Sulawesi Utara.

Kemudian, ada juga di Bandara Zainudin Abul Madjid Prov. NTB, Bandara Kualanamu Prov. Sumatera Utara, Bandara Internasional Yogyakarta Prov. DIY, Bandara Sultan Iskandar Muda Prov. Aceh, Bandara Minangkabau Prov. Sumatera Barat, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Prov. Kalimantan Timur, Bandara Sultan Syarif Kasim II Prov. Riau, Bandara Kertajati Prov. Jawa Barat, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin di Prv. Kepulauan Bangka Belitung dan Bandara Sentani Prov. Papua.

Baca juga: Serahkan Penghargaan Bagi Satpol PP Berprestasi, Dirjen Bina Adwil Ingatkan Tantangan Society 5.0

Safrizal juga menegaskan dengan adanya regulasi terbaru bahwa pelaku perjalanan dengan transportasi umum (kereta dan pesawat) dengan syarat vaksin booster, pemerintah daerah harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat vaksinasi dosis lanjutan.

“Setiap kesempatan tak henti-hentinya kami memberikan penekanan pentingnya percepatan vaksin dosis lanjutan (booster) yang capaian secara nasional masih dibawah angka 30 persen. Para Kepala Daerah terus kami himbau untuk bersinergi dengan seluruh pihak, mengkampanyekan kembali vaksinasi khususnya untuk dosis lanjutan di pusat keramaian masyarakat," pungkas Safrizal.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved