Alasan Pendemo Minta Presiden Jokowi Copot Suharso Monoarfa dari Jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas
Para santri berdemo di depan Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat minta Presiden Jokowi mencopot Suharso Monoarfa dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.
lihat foto
"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata dia.
Terkait dengan keputusan ini, Majelis Tinggi PPP kata Usman minta kepada seluruh jajaran pengurus untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.
Ia juga mengimbau kepada para pengurus untuk melanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.
"Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiin," ujar Usman.
KPU Baru Dengar
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan belum mendapat pemberitahuan resmi soal penggantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Diketahui, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya.
Ketua Majelis PPP, Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketum PPP.
"KPU baru mendengar dari media sehingga nanti KPU akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari.
Hasyim menerangkan bahwa KPU berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PPP.
Saat ini KPU tengah melakukan tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu 2024.
Sehingga jika ada perubahan di tengah proses tersebut, maka PPP punya kesempatan pada masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan yang berlangsung pada 15- 28 September 2022, sebagaimana Keputusan KPU Nomor 308 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Partai Politik Peserta Pemilu.
"Sehingga kalau pun ada perubahan SK Kemenkumham tentang susunan pengurus DPP PPP, nanti kesempatannya pada saat masa perbaikan dokumen kalau kemudian ada perubahan kepengurusan," terang Hasyim.
KIB Fokus
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.
