Pengusaha Warteg tak Mau Kalah, Siap Kerek Harga Lauk Pauk Buntut Kenaikan Harga BBM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Seperti sudah diduga sebelumnya, dampak kenaikan harga BBM akan sangat buruk bagi kehidupan masyarakat.

Ini ditandai dengan naiknya semua barang dan jasa, menyusul kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM, Sabtu (3/9/2022).

Tarif angutan langsung naik, kini diikuti oleh harga makanan di warteg.

Demikian diungkapkan oleh Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, bahwa anggotanya bersiap menaikkan harga lauk pauk.

Menurutnya, kenaikan harga lauk pauk di warteg sulit dihindari.

"Kami mulai menghitung berapa harga menu warteg yang harus dinaikin. Kalau cabai bisa substitusi (diganti) dengan cabai kering, kalau BBM naik semua mengerek naik," kata Mukroni, Senin (5/9/2022).

Bagi pengusaha warteg, menaikkan harga makanan ini merupakan pilihan terakhir, bila seluruh harga pangan naik dan tidak lagi bisa disiasati dengan cara mengurangi atau mengganti bahan.

Menurut Mukroni, menaikkan harga makanan membuat para pengusaha warteg khawatir ditinggal pembeli, mengingat daya beli masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Tips Sandiaga Uno untuk Para Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

"Biasanya menunggu seminggu itung-itungannya (melihat kenaikan harga pangan). Kowantara harap pemerintah bisa mengatur emak-emak (pedagang) di pasar agar tidak naikkan harga setiap hari," ujarnya.

Menaikkan harga makanan juga tidak lantas menyelesaikan masalah, karena pemilik warteg harus berhadapan dengan kenaikan harga sewa tempat usaha mereka yang diprediksi ikut naik.

Mukroni memprediksi dampak kenaikan harga BBM bagi pengusaha Warteg akan terlihat hingga tahun 2023, saat dikhawatirkan banyak warteg gulung tikar karena tidak mampu membayar sewa.

"Statemen kami (Kowantara) tahun depan banyak warteg yang tutup karena tidak bisa melanjutkan sewa atau kontrak," tuturnya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM, Organda Kota Bekasi Tetapkan Tarif Sementara Angkutan Umum Naik Rp 500-1.000

Sebagai informasi, Sabtu (3/9/2022) pemerintah menaikkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp6.800, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Dengan adanya kenaikan harga BBM, pemerintah pun memberikan bantuan sosial atau bansos berupa BLT BBM. 

Pemerintah resmi mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk Bantuan Langsung Tunai- BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun.

Hal tersebut usai harga BBM naik, di antaranya BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, hingga BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Jokowi memastikan BLT BBM Subsidi mulai diberikan bulan ini selama empat bulan.

Itu artinya, warga kurang mampu akan mendapatkan bantuan Rp 600.000.

"Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga telah menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun tersebut untuk para pekerja di bidang transportasi.

"Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum bantuan ojek online dan untuk nelayan," ujar dia.

"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," pungkasnya.

Diantar ke rumah 

Pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat, sejak 1 September 2022.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya menggunakan data yang sama dari BLT minyak goreng untuk penyaluran BLT BBM ini.

Pemerintah pernah menyalurkan BLT minyak goreng pada April 2022.

Meski begitu, Risma mengatakan data BLT minyak goreng itu akan dimutakhirkan.

"Iya. Iya. cuma mungkin nanti ada perbedaan, karena kalau ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi kurang lebih sebesar itu," ucap Risma di Kantor Kemensos, Jumat (2/9/2022).

Kemensos, kata Risma, terus membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKA) secara berkala.

Perbaikan DTKS dilakukan setelah mendapatkan laporan dari pemerintah daerah.

"Kita tiap bulan memperbaiki data. Jadi daerah memasukkan, kemudian kita perbaiki, kemudian juga kita kroscek dengan data kependudukan," tutur Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengungkapkan, penyaluran BLT BBM bakal dilakukan melalui PT Pos.

BLT BBM diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Per bulannya sebesar Rp150 ribu.

BLT BBM diberikan sebanyak dua kali, dengan masing-masing KPM akan menerima dana bantuan sebesar Rp300 ribu.

Sama seperti bansos-bansos sebelumnya, BLT BBM disalurkan melalui kantor pos.

BLT BBM dicairkan sebagai bantuan sosial tambahan bagi masyarakat sekaligus bentuk pengalihan dari subsidi BBM.

Mulai disalurkannya BLT BBM ditandai dengan penyerahan bantuan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua pada Rabu (31/8/2022) lalu.

"Sebetulnya PT Pos yang akan menyalurkan BLT BBM langsung ke rumah," ujar Risma.

Meski begitu, Risma tidak melarang jika masyarakat langsung datang ke kantor Pos untuk mengambil BLT BBM.

"Sebelumnya PT Pos itu akan menyerahkan ke rumah. Tapi kalau kayak kemarin mereka datang Ke kantor pos ya kita enggak bisa (larang)," terang Risma.