Ogah Setop Total, BURT DPR Kaji Ulang Proyek Pengadaan Kalender Rp955 Juta
BURT juga akan melihat kuantitas atau jumlah kalender yang dicetak sesuai dengan nilai yang dianggarkan.
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal mengkaji ulang pengadaan kalender 2023 senilai Rp955 juta.
"Kami meminta untuk dikaji ulang. Belum dihentikan total."
"Itu kan kebutuhan rutin ya, kebutuhan organisasi," kata Wakil Ketua BURT DPR Achmad Dimyati Natakusumah kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Dimyati menjelaskan, BURT akan melihat sejauh mana pengadaan kalender itu dirasa terlalu tinggi memakan biaya anggaran negara.
BURT juga akan melihat kuantitas atau jumlah kalender yang dicetak sesuai dengan nilai yang dianggarkan.
"Nanti kami akan lihat dan kaji, seperti apa pengaturannya supaya tidak membuat polemik, dianggap kemahalan, dianggap kelebihan."
Baca juga: Alasan Kemanusiaan, Penyidik Tetap Tak Tahan Putri Candrawathi Usai Diperiksa 11 Jam
"Kan itu kebutuhan rutin. Semua institusi dan lembaga pasti mencetak kalender," jelasnya.
Politisi PKS itu melanjutkan, berbagai masukan itu akan disampaikan BURT dalam rapat bersama pihak Setjen DPR.
Pihak Setjen yang akan hadir adalah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.
Baca juga: Trauma Saat Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir Yosua, Bharada Eliezer Kini Didampingi Psikiater
"Akan saya tanyakan dan akan kami kaji, itu seperti apa supaya tidak ada polemik, tidak dianggap pemborosan, tidak dianggap tidak memiliki sense of crisis," tuturnya.
Sebelumnya, DPR menganggarkan Rp955 juta untuk mencetak kalender. Anggaran itu berasal dari APBN 2022.
Dikutip dari situs lpse.dpr.go.id, Minggu (28/8/2022), nama tender ini adalah 'Pencetakan Kalender DPR RI'. Kode tendernya 739087.
Baca juga: Tolak Kenaikan Harga BBM, Presiden PKS: Mengapa Bangun IKN dan Kereta Cepat Pemerintah Ada Dana?
Tender pencetakan kalender ini telah dibuat pada 23 Agustus 2022. Saat ini, tahap tender telah mencapai pengumuman pasca-kualifikasi.
Pengadaan barang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Anggarannya tertulis mencapai Rp955 juta.
"Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp955.737.000. Nilai HPS paket Rp901.875.000." (Reza Deni)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/logo-dpr-ri_20170815_102815.jpg)