Mahasiswa BEM Nusantara Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Pertalite dan Solar Bersubsidi di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berdemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis (1/9/2022).

Bersama sejumlah aliansi mahasiswa, BEM Nusantara berdemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta dengan tujuan menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.

Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Faruuq menyampaikan aksi mereka hari ini bawa sejumlah tuntutan ke pemerintah dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Diantaranya, massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Baca juga: Pengalihan Subsidi BBM Jadi Bansos Dinilai Dibutuhkan Warga Miskin, Pengamat: Asal Datanya Benar

Baca juga: Program Bantalan Sosial Pemerintah di Tengah Penyesuaian Harga BBM, Ini Tanggapan Sejumlah Pengamat

Baca juga: Pemerintah Cairkan BLT BBM Rp 600 RIbu Besok, Berikut Alur Penyaluran di Kantor Pos dan Cek Penerima

Hal itu dikarenakan akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Massa juga tuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan.

Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi.

Sekaligus menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sebab menurut mereka yang mengacu pada riset BKF, bahwa 60 persen masyarakat kaya menikmati 70,3 persen bbm subsidi.

Sedangkan 40 persen masyarakat kalangan bawah hanya menikmati 20 persen dari bbm bersubsidi.

“Meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi,"

"Serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran,” kata Faruuq di lokasi.

Selain itu massa juga menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM.

Massa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

“Menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Tanggapan Sejumlah Pengamat

Penyesuaian harga BBM oleh pemerintah memang tak dapat dihindari, walau disadari penuh akan ada kelompok masyarakat terdampak.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pengamat Isu Strategis Nasional dan Isu Politik Internasional, Imron Cotan.

Ia membenarkan, apabila penyesuaian harga BBM yang diputuskan pemerintah sudah tidak dapat dihindari.

Maka itu, program bantalan sosial diharapkan jadi langkah mitigasi untuk penyesuaian harga BBM.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat pra-sejahtera, sebesar Rp 600,000 per keluarga.

Kemudian, subsidi upah, sebesar Rp 600,000 per pekerja/bulan; dan subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya diambil 2 persen dari Dana Transfer Umum.

Imron menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat dan dengan semangat gotong-royong meyakini bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan ini sebagai bangsa pemenang.

“Apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat," papar Imron saat diskusi APBN Tertekan: BBM Subsidi Solusi atau Ilusi, Rabu (31/8/2022), yang diselenggarakan Moya Institute.

Eks Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menuturkan, penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari untuk menghindari ‘jebolnya’ APBN.

Apalagi harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.

“Tapi yang penting ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai.

Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucap Sri Adiningsih.

Sedangkan pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, menyambut baik rencana penyesuaian harga BBM diimbangi dengan jaminan pemerintah untuk mengucurkan bansos, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga.

Kendati demikian, Azyumardi mengimbau supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. Bahkan, imbuh Azyumardi, masyarakat yang tidak terjangkau bansos juga bisa dibantu dengan upaya filantropi.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkapkan, dengan penyesuaian harga BBM ini maka APBN diharap dapat difokuskan bagi komponen masyarakat yang benar-benar perlukan bantuan.

“Jadi sejauh mana kemaslahatan penyesuaian harga BBM ini tercipta bagi kehidupan mayoritas masyarakat, yang paling membutuhkan. Bukan dinikmati oleh kelompok yang sudah mampu,” tukas Marsudi.

Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengungkap, harga minyak mentah dunia terus meroket.

Sehingga diperlukan langkah-langkah antisipasi dengan merumuskan kebijakan publik yang tepat.

Heri menjelaskan, formulasi kebijakan publik tentang penyesuaian harga BBM tentu saja harus lepas dari kepentingan politik.

Terkait dengan melonjaknya harga BBM, pemerintah telah menghabiskan anggaran subsidi Rp 502 Triliun, yang diperkirakan akan merangkak naik Rp 698 Triliun sampai akhir tahun, jika diteruskan.

"Hal ini tidak dapat dipertahankan, jika Indonesia ingin terbebas dari krisis yang menimpa seluruh negara di dunia ini," kata Heri.

BLT BBM

Bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM atau  BLT BBM cair mulai Kamis, 1 September 2022.

Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan BLT BBM sebesar Rp 600 ribu.

BLT BBM diberikan dua kali selama empat dengan masing-masing KPM akan menerima dana bantuan sebesar Rp 300 ribu.

Sama seperti bansos-bansos sebelumnya, BLT BBM disalurkan melalui kantor pos.

Diketahui, BLT BBM dicairkan sebagai bantuan sosial (bansos) tambahan bagi masyarakat sekaligus bentuk pengalihan dari subsidi BBM.

Mulai disalurkannya BLT BBM ditandai dengan penyerahan bantuan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua pada Rabu (31/8/2022) hari ini.

Bersama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi salurkan BLT BBM tahap 1 kepada penerima manfaat di PT Pos Indonesia, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kepala Negara mengatakan, BLT BBM diberikan kepada masyarakat selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan.

"Jadi totalnya Rp 600 ribu dan diberikan dua kali, Rp 300 ribu, Rp 300 ribu," ujarnya dikutip dari setkab.go.id.

Jokowi mengatakan, BLT BBM akan diberikan kepada lebih kurang 20,6 juta KPM dan diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

"Agar daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan, BLT BBM akan disalurkan per 1 September 2022.

Penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM dilakukan bersamaan dengan pemberian bansos rutin untuk masyarakat.

"Ya, saya kalau siapkan sekarang sudah siap sebetulnya (BLT pengalihan subsidi BBM)."

"Tapi nanti per 1 September sekalian bansos yang normal, yang rutin," ujar Risma di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/8/2022).

Adapun data yang dijadikan rujukan untuk penyaluran BLT BBM adalah data terakhir per September 2022.

Cara Penyaluran BLT BBM

Risma juga mengatakan, BLT pengalihan subsidi BBM akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"PT Pos punya kewajiban ngantar, meskipun mereka (penerima) enggak keberatan datang ke kantor pos."

"Namun kewajiban PT Pos melaporkan kepada saya foto rumah sama foto dia di rumah itu," ujar Risma, dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, hal itu dilakukan supaya penyaluran bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal R Djoemadi mengatakan, penyaluran BLT BBM akan dilakukan dengan tiga cara.

Pertama, mengambilnya di kantor pos terdekat bagi penerima manfaat yang berdomisili dalam radius sekitar 500 meter dari kantor pos.

Kedua, menyalurkan melalui komunitas, seperti RT/RW, kelurahan dan kecamatan.

Ketiga, diantar langsung ke setiap rumah bagi kalangan disabilitas, orang tua, dan warga yang bermukim di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

"Kami targetkan dalam dua minggu semua penerima manfaat BLT BBM akan menerima haknya."

"Oleh karena itu, kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan pihak luar, seperti merekrut mahasiswa dan masyarakat sebagai tenaga juru bayar."

"Atau Pemda, dinas sosial, aparat setempat, kepolisian dan tentara agar penyaluran bisa cepat," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.

Faizal juga mengungkapkan, BUMN yang dipimpinnya siap untuk menyalurkan BLT BBM.

Koordinasi mengenai data penerima manfaat dengan Kementerian Sosial akan diintensifkan sehingga data 20,6 juta penerima bisa segera diperoleh.

"Data penerima secara bertahap akan kami terima. Saat ini data yang masuk sudah ada 1,5 juta orang."

"Kami langsung mengirimkan undangan ke alamat masing-masing dengan keterangan jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM," ujar Faizal.

Bila merujuk pada pernyataan Faizal di atas, maka masyarakat penerima BLT BBM akan mendapatkan undangan dari PT Pos Indonesia.

Hal ini mirip seperti penyaluran bantuan-bantuan yang pernah digelontorkan pemerintah sebelumnya, seperti BLT minyak goreng atau Bansos Covid-19.

Undangan tersebut biasanya berisi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Biasanya, undangan akan dibagikan atau diantarkan langsung oleh Ketua RT/RW setempat.

Lantas, Ketua RT/RW juga akan memberitahu jadwal dan lokasi pengambilan BLT BBM.

Apakah di kantor pos langsung atau di kantor desa/kelurahan.

Sehingga masyarakat hanya perlu datang dengan membawa dokumen yang diminta - biasanya KTP atau KK- serta undangan dari PT Pos untuk mengambil bantuan.

Cek Penerima BLT BBM

Adapun cara mengecek apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima bantuan, sangatlah mudah.

Masyarakat hanya perlu mengakses situs resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) yaitu cekbansos.kemensos.go.id.

Dalam situs tersebut, masyarakat diminta memasukkan sejumlah data yang diminta.

Berikut cara cek penerima bansos dari Kemensos, termasuk BLT BBM:

- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

- Masukkan nama Penerima Manfaat (PM) sesuai KTP

- Ketikkan 8 huruf kode (dipisahkan spasi) yang tertera dalam kotak kode

- Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru

- Klik tombol CARI DATA

Note: Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat (PM) sesuai Wilayah yang Anda inputkan

Yang perlu diketahui, situs cekbansos.kemensos.go.id dapat diakses melalui komputer, laptop, tablet, atau HP.

(Tribunnews.com/Danang Triatmojo/Dennis Destryawan/Kompas.com/Kiki Safitri)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Pengamat Beberkan Kebijakan Bantalan Sosial untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Jika Harga BBM Naik" dan "BLT BBM Rp 600 Ribu Cair Mulai Besok, Ini Cara Penyaluran di Kantor Pos dan Cek Penerimanya"