Berita Jakarta

Mahasiswa BEM Nusantara Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Pertalite dan Solar Bersubsidi di Jakarta

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berdemo menolak kenaikan harga BBM subsidi karena dinilai berefek domino terhadap masyarakat miskin.

Editor: PanjiBaskhara
Istimewa
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berdemo menolak kenaikan harga BBM subsidi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berdemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Kamis (1/9/2022).

Bersama sejumlah aliansi mahasiswa, BEM Nusantara berdemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta dengan tujuan menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.

Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Faruuq menyampaikan aksi mereka hari ini bawa sejumlah tuntutan ke pemerintah dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Diantaranya, massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.

Baca juga: Pengalihan Subsidi BBM Jadi Bansos Dinilai Dibutuhkan Warga Miskin, Pengamat: Asal Datanya Benar

Baca juga: Program Bantalan Sosial Pemerintah di Tengah Penyesuaian Harga BBM, Ini Tanggapan Sejumlah Pengamat

Baca juga: Pemerintah Cairkan BLT BBM Rp 600 RIbu Besok, Berikut Alur Penyaluran di Kantor Pos dan Cek Penerima

Hal itu dikarenakan akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.

Massa juga tuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan.

Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi.

Sekaligus menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.

Sebab menurut mereka yang mengacu pada riset BKF, bahwa 60 persen masyarakat kaya menikmati 70,3 persen bbm subsidi.

Sedangkan 40 persen masyarakat kalangan bawah hanya menikmati 20 persen dari bbm bersubsidi.

“Meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi,"

"Serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran,” kata Faruuq di lokasi.

Selain itu massa juga menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM.

Massa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan.

“Menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan,” ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved