Tito Karnavian Ancam Copot Pj Kepala Daerah yang Tak Mampu Tangani Inflasi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pihaknya bakal mengevaluasi hingga mengganti penjabat (Pj) kepala daerah yang tidak mampu menangani inflasi di daerahnya masing-masing.

“Kalau dia Pj, itu salah satu bahan dari kita untuk menilai mengevaluasi, bila perlu ganti,” kata Tito Karnavian selepas rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Tak hanya penjabat, kepala daerah yang dipilih melalui pemilu pun akan diberikan peringatan terkait penanganan inflasi di daerahnya masing-masing.

Menurut Tito, hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui kualitas pemimpin yang mengepalai pemerintahan di daerahnya.

“Supaya masyarakat paham bahwa ini, apa pemimpin seperti ini mau dipilih? Saya kira begitulah. Nah, ini tujuan kita seperti itu,” tuturnya.

Tito pun meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menangani inflasi.

Baca juga: DAFTAR Lengkap PPKM Jawa-Bali Hingga 5 September 2022: Level 1 Bertahan di Semua Provinsi

Tito mengatakan pihaknya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), akan mengumumkan inflasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota setiap bulan.

Sehingga, nantinya dapat diketahui mana daerah yang inflasinya tinggi atau rendah.

Dengan demikian, katanya, masyarakat dapat membaca perfoma masing-masing kepala daerah dari tingkat pengendalian inflasi di daerahnya.

Baca juga: Andi Arief Sebut Anies Baswedan Dijegal Agar Tak Jadi Capres, Bambang Pacul: Aturan Mainnya Dibaca

Dia juga menyebut akan menurunkan tim ke daerah yang tingkat inflasinya tinggi.

"Yang tinggi, ya salah satu ukuran indikator kepala daerahnya kurang perform."

"Buktinya ada daerah yang mampu mengendalikan, iya kan? Biar masyarakat melihat, siapa pemimpin yang bagus, siapa yang tidak."

Baca juga: Tak Boleh Saksikan Rekonstruksi, Kamaruddin Simanjuntak Bakal Lapor ke Jokowi dan Komisi III DPR

“Di provinsi kita juga minta kepada BI, BPS, kepala daerah, gubernur, mengumumkan juga tiap bulan persentase inflasi tiap kabupaten/kota."

"Supaya para bupati wali kota tidak diam-diam saja nunggu kerjaan provinsi dan pemerintah pusat,” paparnya. (Naufal Lanten)