Pilpres 2024

Andi Arief Sebut Anies Baswedan Dijegal Agar Tak Jadi Capres, Bambang Pacul: Aturan Mainnya Dibaca

Sebagai sesama Ketua Bappilu, Pacul meminta Andi Arief memahami aturan main terkait pencapresan.

Editor: Yaspen Martinus
Tribunnews/Ilham Rian Pratama
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto meminta Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief, memahami aturan main soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

WARTAKOTALIVE- JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto meminta Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief, memahami aturan main soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu merespons pernyataan Andi Arief terkait isu upaya menjegal koalisi yang mau mencapreskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai sesama Ketua Bappilu, Pacul meminta Andi Arief memahami aturan main terkait pencapresan.

"Kalau Pak Andi Arief Ketua Bappilu, yang pertama dan paling utama pelajari, tentu sama dengan saya, yaitu membaca rule of the game, aturan mainnya dibaca."

"Rule-nya kayak apa, jadi dijegal atau menjegal dan sebagainya. Selama rule-nya itu mendukung, this is the game," kata Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Karena itu, Pacul mengingatkan Andi Arief agar tak asal menuduh terkait pencapresan 2024.

Baca juga: Temui Jokowi ke Istana di Tengah Isu Bakal Jadi Menteri PANRB, FX Hadi Rudyatmo: Cuma Mampir

"Ndak ada soal gitu, jadi enggak perlu nuduh-nuduh. Menurut saya begitu, beliau Ketua Bappilu, Bambang Pacul Ketua Pemenangan Pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, Andi Arief mengaku mendengar ada upaya menjegal Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies (supaya) Anies tidak mendapat koalisi," cuit Andi Arief di akun Twitter-nya.

Baca juga: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Positif Covid-19, Langsung Jalani Isolasi Mandiri

Andi Arief lalu menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal elektabilitas tinggi belum tentu diusung partai politik (parpol).

Menurutnya, yang pantas mengatakan demikian adalah pengambil keputusan di partai.

"Siapa yang paling berhak bicara calon dengan elektabilitas tinggi belum tentu dicalonkan? Bukan Presiden, tapi pengambil keputusan di partai," ucapnya. (Fersianus Waku)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved