Pemkot Bogor Sedih Lihat Angka Kemiskinan Meningkat, Dampak Terpaan Pandemi Virus Corona

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki kebijakan strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan serta strategi umum dan khusus dalam menekan tingkat kemiskinan.

Hal disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor Tahun 2022 di Paseban Sri Baduga, Balai Kota. 

Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota sekaligus Ketua TKPK Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bogor berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Seperti organisasi keagamaan, kader posyandu, perusahaan swasta untuk skema CSR, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Organisasi Perempuan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

"Saya melihat emang situasinya tidak baik-baik saja, banyak efek dari Covid-19 kemarin yang kemudian menambah jumlah keluarga miskin di Kota Bogor,” ujar Dedie, Sabtu (13/8/2022).

“Sebetulnya sudah diintervensi melalui PKH, melalui DTKS dan Non DTKS," imbuhnya.

Baca juga: Hari Raya Yatim, Ribuan Anak Yatim dan Fakir Miskin Dapat Bingkisan dari Komjen Syafruddin

Menurut Eddie, banyak kategori kemiskinan fisik yang terlihat.

Dibuktikan dengan masih banyaknya rumah tidak layak huni, juga kemiskinan dari sisi mental masyarakatnya itu sendiri.

"Yang tidak terlihat dan justru cukup berbahaya adalah mental, kemiskinan dari mentalnya,” katanya.

“Banyak sebetulnya kesempatan, peluang, tetapi karena tidak punya percaya diri, tidak berkeinginan untuk berubah akhirnya tidak mengambil kesempatan yang terbuka itu," tegas Dedie.

Baca juga: Wamendagri: Orang Papua Tidak Boleh Miskin di Tanahnya Sendiri

Pemerintah tak berdiam diri, Dedie mengingatkan beragam intervensi sudah dilakukan.

Hal terkecil adalah upaya peningkatan masyarakat prasejahtera dengan penyisihan anggaran sebesar tujuh persen dari total APBD Kota Bogor.

Bicara kemiskinan, sambung Dedie, harus ada upaya yang paling tidak betul-betul terstruktur.

Sehingga, jika kemiskinannya terstruktur maka pengentasannya pun harus terstruktur.