Tagih Janji Anies Baswedan, KRMP Ancam Demo Bila Tidak Ada Respon Hingga Minggu Depan

KRMP mengancam akan melakukan aksi demo di Balai Kota apabila Pemprov DKI Jakarta tidak merespon surat permintaan audiensi dengan Anies Baswedan.

Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Perwakilan KRMP sekaligus Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi saat ditemui usai memberikan surat permintaan audiensi kepada Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Perwakilan KRMP sekaligus Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi mengatakan pihaknya akan melakukan aksi (demo) di Balai Kota DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak merespon surat permintaan audiensi yang diberikan hari ini, Kamis (4/8/2022).

Diketahui, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Surat permintaan itu diberikan untuk menuntaskan dan menagih janji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin.

"Apabila hingga Kamis (11/8/2022) depan belum ada respon dari Pak Gubernur, kami akan menggelar aksi (demo) di Balai Kota," ujar Jihan.

Baca juga: Dikritik PDIP dan PSI, Perubahan Nama Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat oleh Anies Baswedan Didukung PKS

Saat ditemui usai memberikan surat permintaan audiensi di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Jihan mengaku pihaknya telah mengirimkan surat pada Kamis (10/2/2022).

Surat dengan nomor 01/SK.KRMP/II/2022 tersebut perihal Permohonan Pencabutan Pergub DKI 207/2016. Adanya permohonan surat tersebut, pada Rabu (6/4/2022) sudah dilakukan audiensi antara KRMP dengan Pemprov DKI Jakarta.

Di mana audiensi dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saat pertemuan itu, ada kesepakatan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan melakukan review dan membahas Pergub DKI 207/2016, bersama biro hukum Pemprov DKI Jakarta dan KRMP," ujar Jihan.

Lebih lanjut Jihan menginformasikan, dalam pertemuan tersebut juga akan dilakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa hingga terdapat keputusan terkait Pergub DKI 207/2016 yang diputuskan.

Baca juga: Prasetyo Edi Kesal Anies Baswedan Ubah Penyebutan Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat

Namun hingga saat ini, Jihan mengaku pihaknya belum menerima tanggapan dan tindakan faktual yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan Pencabutan Pergub DKI 207/2016.

"Sampai hari ini kan lagi-lagi belum ada respon. Kalau dilihat dari jangka waktu tadi kan sudah sangat panjang. Dari Februari 2022 hingga sekarang, sudah hampir setengah tahun tapi belum ada respon," ujar Jihan.

Diketahui, beberapa lokasi yang sudah mengalami penggusuran semasa Anies memimpin, di antaranya adalah sebagai berikut: Pencoran Buntu II, Jakarta Selatan; Kebun Sayur, Ciracas, Jakarta Timur; dan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

"Hingga saat ini masih ada ada beberapa kasus penggusuran yang sedang berjalan karena adanya Pergub tersebut. Dan banyak warga yang dikorbankan dengan adanya Pergub DKI 207/2016 dicabut," ujar Jihan.

Maka dari itu, Jihan mengatakan, pihaknya akan terus berjuang bersama masyarakat agar Pergub 207/2016 segera dicabut. (m36)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved