Ratusan Buruh KSPI Demo di Depan Balai Kota, Berkaitan dengan UMP 2023

Hal tersebut dirasa tidak mungkin apabila terjadi penurunan di tengah jalan.

"Kalau keputusan PTUN itu akan dijadikan pertimbangan, itu berarti untuk UMP 2023 supaya tidak menimbulkan kekacauan," ujar Said.

Kalau sekarang, Said mengumpakan apabila ada pesangon, akan menggunakan dasar dari UMP yang ada.

Said mempertanyakan bagaimana kalau pesangon dikembalikan sebagian, dan bagaimana terkait upaya lembur.

Said memastikan hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dan keributan.

"Kecuali diputuskan di awal Januari (2022), mungkin masih bisa didiskusikan," ujar Said.

Alasan yang berikutnya, menurut Said, Anies tidak boleh kalah dengan keputusannya PTUN.

Kenapa harus melakukan banding? Said menilai PTUN itu abuse of power. Dia melebihi kewenangannya. 

"Kan PTUN hanya memeriksa gugatan terhadap persoalan administrasi dari sebuah keputusan pemerintah. Saya ketawa saja melihat PTUN memutuskan begitu," ujar Said.

Menurutnya mustahil lembaga seperti PTUN bisa memutuskan upah.

Lalu, isu kedua yang akan disampaikan tuntutannya adalah meminta Anies bertindak tegas selama ada proses banding.

"UMP yang sekarang yaitu Rp 4.67 juta, tetap berlaku. Enggak tiba-tiba keputusan PTUN itu berlaku. Karena kan masih banding," ujar Said.

Dan yang terakhir, Said meminta Apindo tidak menimbulkan kegaduhan. 

"Karena dengan keputusan PTUN yang belum mengikat, jangan bikin kegaduhan dengan mengeluarkan surat edaran," ujar Said.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal bersama partai buruh menolak keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) perihal penurunan Upah Minimum Provinsi (UMP).