Kerap Jadi Bahan Serang Anies, Sarjoko Bantah Isu Hunian DP Rp 0 Hanya untuk Warga Bergaji RP 7 Juta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--- Pihak yang berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, termasuk para pendengung di media sosial, kerap memanfaatkan isu program DP Rp 0 sebagai bahan untuk menyerang.

Salah satu isu yang diembuskan, yakni program itu hanya dikhususkan untuk masyarakat dengan gaji Rp7 juta.

Ternyata faktanya tidak demikian.

Dalam wawancara khusus dengan Drs Sarjoko selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, dibeberkan sejumlah fakta tentang program perumahan di DKI, termasuk pengentasan kampung kumuh 

Berikut wawancara eksklusif Warta Kota dengan Sarjoko yang berlangsung di Kantor DPRKP, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini:

Apa saja syarat kepemilikan rusunami?

Syaratnya relatif berbeda (dengan rusunawa). Yang sama hanya status sebagai warga Jakarta karena ini sebuah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam memudahkan layanan kepada warganya. Kalau masih single (belum menikah) itu boleh karena yang terpenting adalah rumah pertama atau belum punya rumah.

Kami juga melakukan verifikasi basis data yang secara terintegrasi dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Misalnya mengakses kepemilikan aset, kami berkoordinasi dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jakarta untuk mengakses kepemilikan mobil dan sebagainya. Kemudian kami mengakses data dari perpajakan dan Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil).

Memang yang menjadi salah satu kendala, sementara ini kami belum bisa melakukan verifikasi kepemilikan aset untuk pemohon hunian dari luar DKI Jakarta. Tapi harapan kami memang warga Jakarta yang ingin mengakses bantuan ini, betul-betul kepemilikan rumah pertama.

Baca juga: Imbas Wabah Covid-19, DKI Pangkas Target Penyediaan Hunian DP 0 Rupiah

Baca juga: Warga Bergaji Rp 14,8 Juta Per Bulan Bisa Ambil Hunian DP 0 Rupiah

Komposisinya lebih banyak mana, antara yang menyewa (rusunawa) dengan yang ingin memiliki hunian (rusunami)?

Sama besar jumlahnya. Kalau kami lihat okupansi di rusun sudah hampir 90 persen dari total existing sekitar 24.000 sekian.

Namun memang ada beberapa rusun yang saat ini dicadangkan untuk stanby (disiagakan) guna mengantisipasi manakala ada ledakan virus corona (Covid-19) seperti Rusunawa Nagrak yang difungsikan sebagai rumah sakit darurat.

Jadi kami kosongkan meskipun kondisi Covid-19 sudah membaik dan di sana tidak ada layanan untuk penanganan Covid-19, namun saat ini belum dilakukan penghunian.

Rusunawa di Pulogebang dan Rusunawa di Daan Mogot (dua tower)  juga demikian (belum dihuni).

Untuk sampai kapannya masih kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Semoga kenaikan Covid-19 hanya terjadi sementara saja dan segera turun kembali.

Bagaimana tanggapan soal syarat kepemilikan rumah DP 0 Rupiah dengan syarat gaji minimal Rp 7 juta per bulan?

Ini salah persepsi di masyarakat, karena yang diatur adalah penghasilan tertinggi.

Artinya warga DKI Jakarta yang memiliki penghasilan di bawah itu pun sangat terbuka sekali karena nilai itu sesungguhnya adalah batas atas atau maksimum penghasilan keluarga.

Faktanya kan memang banyak teman-teman PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Rrang Perorangan) mengakses fasilitas itu padahal kami tahu berapa penghasilan PJLP karena sesuai batasan UMP.

Itu memang mendapat layanan hunian DP 0 Rupiah.

Salah satu masalah penyediaan hunian di Jakarta adalah masalah lahan. Bagaimana Anda menjawab tantangan itu?

Dengan bangunan-bangunan berbentuk vertikal. Memang faktanya kami sulit untuk mendapatkan landed house (rumah tapak) di Jakarta dan enggak ada pengembang yang mungkin berani mengambil kelompok pasar itu.

Apalagi kami memang menyasar kelompok masyarakat bawah. Kemudian kendala lain adalah keterbatasan daya beli masyarakat Jakarta.

Sudah lahannya terbatas, pasti harganya tinggi sehingga terjadilah keterbatasan daya beli masyarakat. Karena itulah kami masuk dan dengan adanya keterbatasan daya beli tadi, Pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi.

Bagi yang belum punya kemampuan untuk mengakses hunian milik ya ini opsinya adalah hunian rusunawa.

Sementara bagi yang sudah lebih mampu, silakan mengakses hunian milik DP 0 Rupiah.

Kami juga melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian, jadi secara periodik teman-teman di UPRS memastikan bahwa hunian milik ini betul-betul dipunyai dan dihuni oleh pemohon yang sudah kami lakukan seleksi sebelumnya.

Bagaimana Anda menyikapi kebutuhan hunian dengan adanya kepindahan IKN pindah ke Kaltim?

Tentu ini sebuah kondisi yang memang pasti akan terjadi, IKN akan pindah ke sana tetapi kami sadar betul keberadaan Kota Jakarta.

Kalaupun sudah tidak berstatus sebagai IKN, tetapi fungsi-fungsi ekonomi perdagangan dan jasa tetap akan diambil peran oleh Jakarta.

Terkait penyediaan permukiman yang dilakukan DPRKP, apa saja yang akan dan sudah dilakukan?

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dituangkan ke Pergub DKI Jakarta Nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu, teridentifikasi ada 445 RW kumuh di DKI Jakarta.

Kemudian di dalam target RPJMD 2017-2022, kami akan melakukan penataan di 200 RW.

Pekerjaan ini secara operasionalnya dilakukan oleh teman-teman suku dinas yang ada di wilayah melalui kegiatan CAP (Community Action Plan), di mana suatu proses pendekatan perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat.

Jadi, apa yang akan kami lakukan saat memperbaiki kampung, kami akan berembuk dengan warga.

Selain penataan RW kumuh tadi, juga ada kampung prioritas dan itu memang menjadi bagian yang akan diselesaikan.

Setidaknya kami akan mencoba mengurai permasalahan yang ada di kampung tersebut. Ada beberapa pendekatan yang kami lakukan misalnya, membangun kembali permukiman seperti di Kampung Akuarium, Jakarta Utara.

Pada awalnya itu sudah ada hunian, yang dalam tanda kutip kondisinya sangat tidak layak kemudian kami bangunkan kembali di situ rumah susun.

Di tahun 2022 ini kami juga targetkan selesai sebanyak lima blok untuk 241 unit hunian.

Begitu juga dengan kegiatan penghunian kembali seperti untuk hunian warga eks Bukit Duri yang beberapa waktu lalu terdampak kaitannya dengan Sungai Ciliwung, itu sedang kami siapkan dan fasilitasi huniannya di HPL4 Pulogadung, Jakarta Timur.

Ini juga sedang berproses mudah-mudahan di awal Juli nanti sudah selesai.

Kemudian ada juga Kampung Kunir yang sedang kami bangun di sana meskipun tidak banyak hanya ada 33 hunian tapi lokasinya bersebelahan dengan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Kemudian yang sedang kami siapkan juga rumah susun di Jalan Tongkol.

Di sini dari rencana keseluruhan, sekitar sembilan blok dan dari tahun anggaran 2022 ini kami targetkan selesai hingga dua blok untuk 128 unit.

Ini adalah hunian yang kami harapkan bisa menjadi cadangan untuk teman-teman nanti terdampak oleh kegiatan-kegiatan penataan kota. Salah satunya adalah warga di Kampung Walang, yang nantinya akan kami pindahkan untuk bisa menghuni di rusun tersebut.

Tentu apa yang kami lakukan ini adalah bagaimana menjadi bagian dari upaya pemenuhan terhadap program-program prioritasnya Pak Gubernur (Anies Baswedan).

Hal-hal yang menjadi perhatian utama Pak Gubernur terkait dengan perumahan dan permukiman, ini yang secara simultan terus kami dorong supaya bisa diselesaikan, sebelum masa tugas beliau selesai. (faf/eko)