Berita Jakarta
Kerap Jadi Bahan Serang Anies, Sarjoko Bantah Isu Hunian DP Rp 0 Hanya untuk Warga Bergaji RP 7 Juta
Drs Sarjoko selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPRKP DKI Jakarta, dibeberkan sejumlah fakta tentang program perumahan di DKI
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
Untuk sampai kapannya masih kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Semoga kenaikan Covid-19 hanya terjadi sementara saja dan segera turun kembali.
Bagaimana tanggapan soal syarat kepemilikan rumah DP 0 Rupiah dengan syarat gaji minimal Rp 7 juta per bulan?
Ini salah persepsi di masyarakat, karena yang diatur adalah penghasilan tertinggi.
Artinya warga DKI Jakarta yang memiliki penghasilan di bawah itu pun sangat terbuka sekali karena nilai itu sesungguhnya adalah batas atas atau maksimum penghasilan keluarga.
Faktanya kan memang banyak teman-teman PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Rrang Perorangan) mengakses fasilitas itu padahal kami tahu berapa penghasilan PJLP karena sesuai batasan UMP.
Itu memang mendapat layanan hunian DP 0 Rupiah.
Salah satu masalah penyediaan hunian di Jakarta adalah masalah lahan. Bagaimana Anda menjawab tantangan itu?
Dengan bangunan-bangunan berbentuk vertikal. Memang faktanya kami sulit untuk mendapatkan landed house (rumah tapak) di Jakarta dan enggak ada pengembang yang mungkin berani mengambil kelompok pasar itu.
Apalagi kami memang menyasar kelompok masyarakat bawah. Kemudian kendala lain adalah keterbatasan daya beli masyarakat Jakarta.
Sudah lahannya terbatas, pasti harganya tinggi sehingga terjadilah keterbatasan daya beli masyarakat. Karena itulah kami masuk dan dengan adanya keterbatasan daya beli tadi, Pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi.
Bagi yang belum punya kemampuan untuk mengakses hunian milik ya ini opsinya adalah hunian rusunawa.
Sementara bagi yang sudah lebih mampu, silakan mengakses hunian milik DP 0 Rupiah.
Kami juga melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian, jadi secara periodik teman-teman di UPRS memastikan bahwa hunian milik ini betul-betul dipunyai dan dihuni oleh pemohon yang sudah kami lakukan seleksi sebelumnya.
Bagaimana Anda menyikapi kebutuhan hunian dengan adanya kepindahan IKN pindah ke Kaltim?
Tentu ini sebuah kondisi yang memang pasti akan terjadi, IKN akan pindah ke sana tetapi kami sadar betul keberadaan Kota Jakarta.
