Kekerasan Seksual

Menteri PPPA Minta Pelaku Kekerasan Seksual Santriwati Segera Disidangkan Supaya Ada Kepastian Hukum

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap kasus kekerasan seksual terhadap santriwati oleh Moch Subchi Azal Tsani segera disidangkan di pengadilan.

Editor: Sigit Nugroho
Warta Kota/Muhammad Naufal
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berharap kasus kekerasan seksual terhadap santriwati oleh tersangka Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi dapat segera disidangkan di pengadilan.

Bintang menginginkan hal itu, agar terdapat kepastian hukum.

Jika, tersangka memang dinyatakan bersalah maka lekas dijatuhkan sanksi yang sesuai.

Di samping itu, korban juga bisa mendapatkan ganti rugi, penanganan, dan pemulihan baik trauma psikologis maupun pemulihan martabat di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Wanita Korban Kekerasan Seksual WNA China Dipaksa Selesaikan dengan Restorative Justice, Ini Artinya

Baca juga: Wanita Cantik Pertanyakan Penyidik Polda Metro Jaya Soal Kasus Kekerasan Seksual yang Mengendap

Baca juga: Ditemani Prabowo, Wanita Ini Datangi Polda Metro, Mengaku Korban Kekerasan Seksual WNA China

"Saya tegaskan kembali, tidak ada kasus kekerasan seksual yang dapat ditoleransi dan siapa pun pelakunya. Hukum harus ditegakkan dan diproses," kata Bintang melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/7/2022).

Menurut Bintang, seluruh proses hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

BERITA VIDEO: Ketangkap Jambret HP Warga, Pria Bertato Diikat di Tiang Listrik

Serta menjamin segala penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

“Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran konstitusi, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan," tutur Bintang.

"Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan seksual harus mendapat penanganan hukum yang sesuai serta tidak ada lagi penyelesaian di luar pengadilan dan pihak-pihak yang menghalangi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menegakkan hukum,” papar Bintang.

Dalam UU TPKS Pasal 19, Bintang mengungkapkan secara jelas bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Bahkan, bila hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan lebih kuat atau sebenarnya diberikan kepercayaan untuk melindungi, dan terbukti menjadi pelaku, maka akan mendapat tambahan hukuman.

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved