ACT Danai Terorisme

BNPT Imbau Masyarakat tak Sembarang Memberi Donasi, Buntut Temuan ACT Sumbang Terorisme

Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid mengatakan masyarakat sekarang harus waspada saat memberi donasi, jangan sampai salah sasaran.

Editor: Valentino Verry
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat memberikan donasi kepada sebuah organisasi, ini dampak dari lembaga kemanusiaan ACT yang diduga menyumbang terorisme. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid mengimbau masyarakat untuk lebih waspada saat mau menyumbang pada sebuah organisasi.

Seperti diketahui, publik dikejutkan oleh temuan aliran uang dari lembaga kemusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada organisasi di Suriah.

Baca juga: Angin Segar Buat Anthony Ginting, Viktor Axelsen Mundur dari Malaysia Masters 2022, Simak Jadwalnya

Pengurus ACT sendiri telah membantah, bahwa mereka memberikan sumbangan kepada organisasi di Suriah yang mengurus orang sakit.

Karena itulah, kata Nur Wahid, belajar dari kasus ACT ini, BNPT mengimbau kepada seluruh masyarakat menyalurkan donasi, infak, dan sedekah kepada lembaga yang resmi dan kredibel serta direkomendiasikan pemerintah.

Termasuk dalam penggalangan dana kemanusiaan untuk luar negeri.

"Masyarakat juga mesti hati-hati dengan menyalurkan pada lembaga resmi atau melalui kementerian luar negeri agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pendanaan terorisme," katanya, Selasa (5/7/2022).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya memberikan riwayat transaksi mencurigakan ACT kepada BNPT dan Densus 88.

"Kami memerlukan kajian dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan keterkaitan dengan pendanaan terorisme," kata Nur Wahid.

Menurutnya, BNPT dan Densus 88 bekerja mendasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

Saat ini, memang ACT belum masuk dalam Daftar Terduga Terorisme atau Organisasi Terorisme (DTTOT).

Sehingga, membutuhkan pendalaman dan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menentukan konstruksi hukumnya.

Baca juga: Jelang Hadapi Thailand di Piala AFF U19, Shin Tae-yong Pusing Siapkan Strategi untuk Menang

"Jika aktifitas aliran dana yang mencurigakan tersebut terbukti mengarah pada pendanaan terorisme tentu akan dilakukan upaya hukum oleh Densus 88 Anti Teror Polri," ucapnya.

Sementara, jika tidak terbukti, maka dikoordinasikan aparat penegak hukum terkait tindak pidana lainnya.

Dia juga menambahkan, perlu diingat dalam konstruksi hukum untuk menentukan individu dan lembaga bisa dikenakan pasal tindak pidana jika memenuhi salah satu dari lima indikator.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved