Berita Jakarta

Dituding Danai Teroris, Bos ACT Bingung, Sebut Bantuan ke Suriah untuk Korban Perang

PPATK sebelumnya mengindikasikan ada transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga ACT.

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/ Ramadhan LQ
Presiden ACT Ibnu Khajar, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). Ia mengklarifikasi dugaan penyelewengan dana sumbangan umat yang dilakukan ACT. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Aksi Cepat Tanggap atau ACT, Ibnu Khajar, buka suara terkait tudingan organisasinya terlibat dalam pembiayaan aksi terorisme.

Ibnu Khajar bingung dengan tudingan yang dilayangkan itu.

Sebelumnya, ramai di media sosial terkait dugaan aliran dana dari ACT mengalir ke organisasi terorisme.

Hal ini menyusul adanya laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Ibnu mengaku tak tahu dan bingung dengan tuduhan pendanaan aksi radikal dan terorisme. 

"Dana yang mana? Kami tidak pernah berurusan dengan teroris," kata Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Kantor ACT, di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

PPATK sebelumnya mengindikasikan ada transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga ACT.

PPATK telah menyerahkan hasil pemeriksaan transaksi ACT ke beberapa lembaga aparat penegak hukum, seperti Densus 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

"Kami sebetulnya bingung, kami diundang, kami datang. Di tiap program kami, selalu mengundang entitas seperti gubernur, menteri juga selalu datang. Terakhir itu distribusi bantuan pangan dilakukan di depan Mabes TNI, kami kerja sama dengan Pangdam Jaya," ujarnya.

Baca juga: Dituding Selewengkan Dana Umat, Presiden ACT Ibnu Khajar: Kami Telah Perbaiki  

Namun Ibnu mengakui memang ada bantuan yang dikirimkan ke Suriah. Tetapi bantuan itu katanya dikirimkan untuk korban perang di sana dan bukan untuk aksi terorisme.

"Bantuan ke Suriah itu kan ditanya, apakah ACT mengirimkan untuk pemerintah yang Syiah atau pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan, untuk kemanusiaan itu tidak boleh bertanya kepada siapa yang kami bantu? Agamanya apa enggak penting," katanya.

Logo lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang kini disorot karena diduga selewengkan dana masyarakat
Logo lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang kini disorot karena diduga selewengkan dana masyarakat (act.id)

"Kami berikan bantuan, mereka Syiah atau ISIS, karena mereka korban perang. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jadi bingung. Dana yang disebut untuk teroris itu dana yang mana?" ujarnya.

Baca juga: ACT Diduga Selewengkan Dana Umat, Ini 5 Tips Sedekah Mudah Tanpa Lewat Organisasi Nirlaba

Seperti diketahui lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT buka suara terkait pemberitaan yang beredar baru-baru ini yang menyebutkan bahwa dana sumbangan umat yang dikelola ACT bocor dan digunakan untuk gaya hidup mewah petingginya.

Lembaga kemanusiaan itu ramai diperbincangkan usai diduga menyelewengkan dana sumbangan dari umat.

Tagar #JanganPercayaACT di Twitter bahkan sempat menjadi trending.

Pengguna Twitter mempermasalahkan transparansi ACT dalam hal penyaluran dana donasi.

Baca juga: Polri Diminta Selidiki ACT yang Diduga Selewengkan Dana Umat Hingga Gaji CEO Rp250 Juta Per Bulan

Sebuah media dalam pemberitaannya menyebutkan gaji CEO ACT mencapai Rp250 juta per bulan.

Gaji pejabat menengahnya mencapai Rp80 juta perbulan, ditambah fasilitas mobil Alphard atau Fortuner.

Terkait hal itu, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Pihaknya merasa perlu memberikan beberapa pernyataan untuk melakukan klarifikasi.

Baca juga: Eko Kuntadhi Senggol Gaji CEO ACT Rp250 Juta Per Bulan, Lebih Besar dari Dirut dan Komisaris BUMN

Menurutnya dalam menghadapi dinamika lembaga serta situasi sosial ekonomi pasca pandemi sejak Januari 2022, ACT telah melakukan restrukturisasi organisasi.

Selain melakukan penggantian Ketua Pembina, ACT melakukan banyak perombakan kebijakan internal.

Hal tersebut dilakukan untuk mendorong laju pertumbuhan organisasi.

"Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga," kata Ibnu, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor ACT, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).

"Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar," sambungnya.

Baca juga: Awal Berdirinya ACT Hingga Disorot Karena Selewengkan Dana Umat

Ia menegaskan, sejak 11 Januari 2022, sudah dilakukan penataan dan restrukturisasi lembaga.

Restrukturisasi termasuk manajemen, fasilitas dan budaya kerja.

Pergantian manajemen ini merupakan titik balik momentum perbaikan organisasi dengan peningkatan kinerja dan produktifitas.

"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga," kata Ibnu.

Ia mengatakan, pihaknya juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas.

Baca juga: Global Qurban dan ACT Kerahkan Dokter Antisipasi PMK pada Hewan Kurban

Pada 2021 lalu, jumlah karyawan di ACT sebanyak 1.688 orang, sedangkan pada Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1.128 orang.

Ibnu menuturkan, restrukturisasi yang terjadi juga berupa penyesuaian masa jabatan pengurus menjadi tiga tahun, dan pembina menjadi empat tahun.

Selain itu, sistem kepemimpinan akan diubah menjadi bersifat kolektif kolegial, yakni melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.

Netizen meminta Polri menyelidiki lembaga ACT (aksi cepat tanggap) yang diduga selewengkan dana umat. Bahkan gaji CEO ACT sebesar Rp250 Juta Per Bulan dianggap tak masuk akal
Netizen meminta Polri menyelidiki lembaga ACT (aksi cepat tanggap) yang diduga selewengkan dana umat. Bahkan gaji CEO ACT sebesar Rp250 Juta Per Bulan dianggap tak masuk akal (tangkapan layar twitter)

Mekanisme ini juga akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT.

Terkait fasilitas yang didapatkan, Ibnu menegaskan sudah ada penyesuaian sejak restrukturisasi Januari lalu.

Adapun seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT adalah Toyota Innova.

Kendaraan tersebut pun tidak melekat pada pribadi, melainkan juga dapat digunakan untuk keperluan operasional tim ACT.

Baca juga: ACT Gelar Acara Kemanusiaan Virtual Selama 24 Jam Selama Bulan Suci Ramadan

"Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen," kata dia.

"Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025," sambungnya.

Untuk diketahui, ACT merupakan lembaga kemanusiaan global yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Sosial RI.

ACT juga memiliki predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) termasuk dalam Opini tata kelola keuangan terbaik yang diberikan oleh auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020, ACT secara total menerima Rp519 miliar dan telah disalurkan ke sekitar 281.000 aksi kemanusiaan.

Lewat aksi tersebut, sebanyak 8,5 juta warga telah menjadi penerima manfaat dalam berbagai program kemanusiaan yang dijalankan ACT.

"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat," kata dia. (M31)

 

 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved