Sinergi BPJS Kesehatan Cabang Cibinong dan Kasat Reskrim Bogor Siap Dukung Program JKN-KIS

Sinergi BPJS Kesehatan Cabang Cibinong dengan Polres Kabupaten Bogor untuk penerapan Restorative Justice terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS.

https://www.jamkesnews.com/
Kasat Reskrim Bogor dan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong siap dukung Program JKN-KIS. 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Cibinong memperkuat sinergi dengan berbagai instansi salah satunya Polres Kabupaten Bogor.

Hal tersebut dilakukan sekaligus dalam upaya mengawal tindak lanjut terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diamanatkan kepada 30 lembaga sesuai tugas, pokok, fungsi dan wewenang masing-masing.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Bogor Siswo De Cuellar Tarigan mendapatkan pemahaman terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS salah satunya dari fungsi kepatuhan badan usaha.

Diperlukan penguatan pada kualitas pemeriksaan, penerapan sistem aplikasi untuk mendukung proses kerja petugas pemeriksa dan monitoring evaluasi serta penerapan alternatif Restorative Justice sebagai upaya penegakkan kepatuhan yang bertujuan agar pekerja terlindungi jaminan kesehatan.

“Beredarnya Telegram Polri untuk penerapan Restorative Justice sesuai Perkap 8 tahun 2021, pada intinya Reskrim siap bersinergi optimal dengan BPJS Kesehatan selama untuk kepentingan masyarakat. Terlebih lagi Program JKN-KIS termasuk Program Strategis Nasional yang keberhasilan penyelenggaraannya membutuhkan dukungan berbagai pihak sesuai fungsi dan kewenangan,” ujar Siswo, beberapa waktu lalu.

Kebijakan Restorative Justice dinilai menjadi alternatif strategi yang tepat untuk tetap memberikan perlindungan hak tenaga kerja atas kepesertaan aktif dan respon terhadap situasi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ondrio Nas menambahkan, hal tersebut bukanlah suatu delik pidana yang ditujukan untuk menghukum badan usaha menunggak melainkan sebagai salah satu upaya untuk perlindungan terhadap para pekerja.

“Sinergi dalam bentuk pendampingan dari Reskrim diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha sebagai bentuk perlindungan atas akses jaminan kesehatan. Hal tersebut didapati melalui kepesertaan aktif bagi setiap pekerja yang telah didaftarkan oleh pemberi kerjany,” ungkap Ondrio.

“Program JKN-KIS tidak mungkin berjalan sendiri sehingga butuh sinergitas yang kuat bersama pemangku kepentingan untuk turut menyukseskan salah satu program strategis nasional ini,” tambah Ondrio.

Kasat Reskrim mengatakan siap berkomitmen untuk bersinergi demi optimalisasi Program JKN-KIS. Salah satu contoh kecil yang dilakukan saat pertemuan adalah dengan mengakses aplikasi Mobile JKN dan menghimbau satuannya untuk memanfaatkan aplikasi yang menawarkan kemudahan.

Ia meyakini terselenggaranya Program JKN-KIS diikuti dengan upaya peningkatan mutu layanan seperti adanya aplikasi Mobile JKN.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved