Kampanye Pemilu 2024 Digelar 75 Hari, Fahri Hamzah: Harusnya Setahun

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - KPU dan DPR sepakat masa kampanye Pemilu 2024 bakal digelar selama 75 hari.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, durasi itu terlalu singkat.

"Sedikit (masa kampanye), harusnya setahun itu," kata Fahri saat ditemui awak media, usai agenda diskusi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Polisi Ciduk Pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja, Diduga Sebar Hoaks Hingga Bikin Gaduh

Dirinya beralasan, durasi kampanye yang ditetapkan tersebut tidak bisa dimaksimalkan oleh para peserta pemilu, termasuk capres, untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada rakyat.

Sebab, menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, para peserta pemilu harus menjumpai rakyat, agar rakyat mengenal siapa sosok calon pemimpin bangsa yang baru.

"Biar keliling, kita (rakyat) pengin tahu orang ini siapa, (masa) orang enggak jelas mau jadi presiden, iya kan?" Ucap Fahri.

Sebelumnya 90 Hari Saat Temui Jokowi

DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menyepakati durasi masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.

Hal itu diungkapkan Ketua DPR Puan Maharani, usai melakukan audiensi dengan KPU, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).

"Durasi masaa kampanye juga sudah disepakati bahwa akan dilaksanakan selama 75 hari," kata Puan.

Baca juga: Ditanya Soal Isu Reshuffle Kabinet, Jokowi: Balapan Baru Selesai

Puan berharap produksi dan distribusi logistik pemilu dapat dilakukan sesuai jadwal, sehingga tidak mengganggu tahapan atau jadwal yang sudah disepakati.

"Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu insyaallah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan," ujarnya.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, alasan durasi masa kampanye 75 hari karena harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Baca juga: Berdukacita Atas Wafatnya Anak Ridwan Kamil, Jokowi: Kematian Adalah Misteri

"Kenapa kami sudah memutuskan 75 hari itu?"

"Lamanya masa kampanye sebenarnya dari awal sudah kami sepakati semua, pemerintah, Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu, bahwa di era-era sekarang ini sudah mulai harus berubah metodenya, karena penggunaan teknologi informasi dan seterusnya," terang Doli.