Penanganan Sampah
Pemkot Bekasi Mendorong Pemprov DKI Jakarta Memanfaatkan Teknologi untuk Menangani Masalah Sampah
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memanfaatkan teknologi untuk penanganan sampah.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memanfaatkan teknologi untuk penanganan sampah.
Tidak dipungkiri persoalan sampah asal Jakarta di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, selalu menjadi momok kedua daerah tersebut.
“Kalau Pemerintah Kota Bekasi justru mendorong bagaimana terkait dengan penerapan teknologi pemanfaatan sampah yang ada,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono saat diskusi bertajuk ‘Jakarta Masa Depan’ yang digelar Warta Kota pada Senin (23/5/2022).
Menurut Tri, Pemkot Bekasi selalu mendukung pemanfaatan teknologi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan sampah. Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking fasilitas pengolahan sampah yakni, Refuse Derived Fuel (RDF) beberapa bulan lalu.
Baca juga: Dalam Penanganan Sampah di Ibu Kota, Asep Beberkan Empat Mode Hingga Siapkan Ribuan Personel
Baca juga: DKI Siapkan 4 Mode Penanganan Sampah di Musim Hujan
Baca juga: Aktivis Lingkungan Nilai Program Penanganan Sampah Kota Tangerang Tidak Efektif
Pembangunan RDF yang mampu mengolah sampah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru ini diyakini, mampu menghasilkan bahan bakar setara batubara.
Adapun, bahan bakar itu dapat dijual oleh pabrik semen di Kabupaten Bogor.
“Jadi mudah-mudahan kalau tahun ini sudah groundbreaking dan tahun depan juga sudah bisa dilaksanakan, sehingga jangankan untuk DKI Jakarta, untuk wilayah Jabodetabek pun juga nanti nggak perlu susah-susah untuk membuang sampah karena ternyata di Kota Bekasi siap menerima sampah dari Jabodetabekpunjur,” paparTri.
Menurut Tri, konsep ini bisa terbangun dengan baik jika pemerintah memperkuat koordinasi antarwilayah Jabodetabekpunjur.
Apalagi, daerah kota dan kabupaten itu telah membentuk Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur sejak beberapa tahun silam.
BERITA VIDEO: Banjir Akibat Tanggul Jebol di Kawasan Berikat Blok Coaster Tanjung Emas
“Ini menjadi salah satu konsep megapolitan (Jabodetabekpunjur) tadi, misalnya menjadikan Bekasi sebagai kota yang tempat yang ramah sampah, karena sampah itu bukan lagi sebagai masalah, tetapi sebagai potensi yang menghasilkan nilai tambah terkait ekonomi,” jelas Tri.
Dalam kesempatan itu Tri mengaku, tidak khawatir dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Provinsi Jakarta ke Kalimantan Timur akan berdampak pada alokasi dana kompensasi sampah dari Pemprov DKI Jakarta.
Tri menerangkan bahwa kompensasi diberikan dari Pemprov DKI Jakarta akan tetap diberikan sebagaimana kontrak kerjasama kedua belah pihak.
“Jadi saya kira dengan perpindahannya (IKN) dan kemarin dari studi yang ada, jumlah sampahnya pun tidak akan terlalu signifikan terkait dengan sampah yang dihasilkan, karena kemudian Jakarta akan berkembang, sesuai dengan fungsinya,” papar Tri.