Ginandjar Kartasasmita Sebut 24 Tahun Reformasi Justru Lahirkan Oligarki dan Kleptokrasi
Prof. Ginandjar Kartasasmita menilai bahwa 24 tahun reformasi yang dijalankan di Indonesia justru melahirkan oligarki dan Kleptokrasi.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, DHARMAWANGSA - 24 tahun sudah Indonesia mengalami reformasi sejak digulirkan pada reformasi 1998 lalu. Hanya saja Prof. Ginandjar Kartasasmita menilai bahwa reformasi yang dijalankan di Indonesia hingga saat ini malah terbentuk orang-orang yang lebih menikmati reformasi daripada pihak yang lain secara tidak proporsional.
Karena itu, tak heran jika lahir oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh orang dari golongan atau kelompok tertentu.
“Saya mengamati seharusnya kekuasaan itu kan mestinya amanat, tapi banyak banyak perasaannya untuk dinikmati. Saya berhak kok disini dan yang terpenting saya kepilih, begitu dia terpilih pikirannya bagaimana dirinya kepilih lagi,” ujar Ginandjar saat menjadi keynote speaker dalam acara Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi dengan tema 'Reformasi dan Jalan Keluar Krisis' di Bimasena Club, Jl. Dharmawangsa Raya No.23, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2022) yang juga ditayangkan di kanal Youtube Institut Harkat Negeri.
Selain itu, ada pula kleptokrasi. Artinya, pemerintahan dijalankan oleh orang-orang yang mencari status dan keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyatnya sendiri.
Ginandjar berpendapat saat ini terjadi pergeseran model korupsi yang tadinya birokratis menjadi politis.
"Kalau dulu, yang korupsi dirjen-dirjen gitu kepala-kepala bidang keuangan, kepala proyek. Sekarang kan yang korupsi kan menterinya anggota DPR nya, Gubernurnya," ungkapnya.
Ia pun menilai salah satu penyebab maraknya korupsi oleh politisi karena besarnya ongkos demokrasi di Indonesia. Ginandjar pun membandingkan situasi ini dengan Jepang.
"Problem utamanya biaya demokrasi di Indonesia. Kalau di Jepang itu kampanye partainya yang bayar," katanya.
Reformasi jilid 2
Sementara, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra, bicara soal demokrasi Indonesia. Dia menilai Indonesia butuh reformasi jilid 2 secara damai.
"Jadi sekarang kita membutuhkan reformasi jilid dua tapi yang damai, bukan yang berdarah-darah seperti 1998. Terutama saya kira politik ya, politik kita perlu reformasi yang luar biasa," ucapnya.
Azyumardi juga menilai demokrasi di Indonesia semakin cacat gara-gara kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang dengan demokrasi.
"Demokrasi kita ini semakin cacat. Ini saya kira berangkat dari kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bertolak belakang dengan demokrasi, desentralisasi dan semuanya diam. Tidak ada orang yang kritis mempermasalahkan itu," katanya.
Krisis hukum
Hal senada juga disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang menilai Indonesia memerlukan reformasi kedua. Reformasi tersebut nantinya akan menjadi jalan keluar krisis yang tengah dihadapi Indonesia. salah satunya krisis hukum.
