Iwan Setiawan Ingin Kabupaten Bogor Bebas Stunting pada 2023, Intervensi Gizi Bakal Digenjot

WARTAKOTALIVE.COM< BOGOR - Angka stunting di Kabupaten Bogor terus mengalami penurunan.

Tahun 2019 angka stunting mencapai  32,9 persen, lalu menurun menjadi 12,79 persen pada 2020.

Pada 2021, tingkat stunting di wilayah ini turun lagi menjadi 12,69 persen dari total 850.000 balita.

Sementara pada 2022, Pemkab Bogor menargetkan stunting pada angka 10 persen.

Baca juga: Kabid Humas Polda Metro Berpesan Miyabi dan Fans Harus Prokes, Tunggu Surat Pemberitahuan Acara

Lalu pada 2023, Kabupaten Bogor ditargetkan bebas dari masalah stunting.

Untuk mewujudkan target bebas stunting, Pemkab Bogor melakukan berbagai cara, salah satunya dengan intervensi gizi.

“Kami bertekad menjadikan Kabupaten Bogor bebas stunting, ujar Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan, Jumat (20/5/2022).

“Intervensi gizi spesifik dan sensitif terus diupayakan dalam mendukung Bogor Bebas Stunting (Gobest),” imbuhnya.

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, tak Sembarang Orang Boleh Masuk Kantor KPU

Dia menambahkan strategi intervensi gizi ini melibatkan berbagai stakeholder, dengan berbagai sumber pendanaan.

“Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam inovasi pendanaan pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat menjadi peluang terwujudnya percepatan Bogor Bebas Stunting (GOBEST)," papar Iwan.

Ada tiga kegiatan utama yang diusulkan dalam program GOBEST ini.

Pertama, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta pengadaan alat ukur antropometri kit.

Kedua, pemberdayaan masyarakat miskin berbasis komunitas menuju mandiri.

Ketiga, pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) regional antar desa dan pembangunan tangki septik individual.

"Kita berharap ketiga kegiatan ini bisa membantu mewujudkan Kabupaten Bogor bebas stunting," pungkas Iwan.

Sebelumnya, pemerintah pusat  menargetkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting pada tahun 2024 berada di bawah 14 persen.

Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa target tersebut harus menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Joko Widodo saat meninjau program percepatan penurunan stunting di Desa Kesetnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (24/3/2022).

Joko Widodo mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.

Baca juga: Jelang Pensiun Anies Baswedan Catat Rekor, Swasembada Beras untuk Wilayah DKI

“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” tambahnya.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air.

Intervensi tersebut, lanjut Presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.

“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.

Baca juga: Pandemi Virus Corona Melandai, Pemprov DKI Kembali Gelar Car Free Day, Pemkot Bekasi Bakal Mengikuti

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan, bahwa pada kegiatan hari ini akan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi permasalahan mengenai stunting yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasto berharap kehadiran Presiden akan memberikan motivasi untuk lebih bekerja keras dalam menurunkan angka stunting di NTT.

“Kami berharap kehadiran Bapak Presiden ini menjadi motivasi bagi kami semua yang ada di NTT dan juga bagi tim percepatan penurunan stunting untuk lebih, kerja lebih keras lagi,” ucap Hasto.

Berdasarkan data BKKBN, Desa Kesetnana menjadi gambaran umum dari 278 desa yang ada di Kabupaten TTS yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

Bahkan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT bahkan Indonesia.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Ketua DPRD TTS Marcu Buana Mbau, dan Wakil Bupati TTS Jhony Army Konay.