Pemilu 2024

Anggaran Pemilu 2024 Disepakati Rp76 Triliun, Masa Kampanye 75 Hari

Guspardi mengungkapkan, kesepakatan durasi masa kampanye menjadi 75 hari mendapat berbagai catatan.

Editor: Yaspen Martinus
Istimewa
Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP), menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP), menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 selama 75 hari.

Kesepakatan itu diambil saat DPR menggelar konsinyering bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang digelar sejak Jumat (13/5/2022) hingga Minggu (15/5/2022).

Nantinya, kesepakatan dalam konsinyering akan diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) saat masa sidang DPR dimulai.

Baca juga: Said Iqbal Ingin Buruh Dapat Rp500 Ribu Tiap Bulan, Beli Beras Tinggal Gesek

"KPU lama minta 120 hari, malah KPU baru ini mengajukan 203 hari."

"Pemerintah minta 90 hari, DPR minta 60 hari, akhirnya kesimpulan semua anggota fraksi di DPR minta durasi kampanye adalah 75 hari," ungkap anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus kepada wartawan, Senin (16/5/2022).

Guspardi mengungkapkan, kesepakatan durasi masa kampanye menjadi 75 hari mendapat berbagai catatan.

Baca juga: EMPAT Kelompok Orang Terpapar Gangguan Jiwa, Pandemi Covid-19 Makin Memperparah

Pertama, terkait tentang pengadaan logistik, dan kedua mengenai durasi sengketa pemilu.

Guspardi menyebut jika dua persoalan itu bisa diakomodir, maka durasi masa kampanye bisa dilakukan selama 75 hari.

"Hal-hal yang berkaitan dengan logistik pemilu, pemerintah akan menyiapkan regulasi dan Presiden juga diminta untuk bisa mengeluarkan keppres dalam mendukung logistik Pemilu 2024," tutur Guspardi.

Baca juga: Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Masih Landai Pasca Libur Lebaran

Terkait sengketa pemilu yang merupakan ranah Bawaslu dan PTUN di Mahkamah Agung (MA), DPR akan melakukan pertemuan dengan Ketua MA untuk membahas persingkatan waktu sengketa, agar bisa dilakukan selamasa kampanye 75 hari.

"Karena itu catatan 75 hari ini bisa dilakukan jika difasilitasi untuk mempersingkat proses sengketa di PTUN," papar Guspardi.

Terkait isu krusial perihal digitalisasi, disepakati Pemilu 2024 belum menggunakan teknologi pemungutan suara memakai perangkat elektronik (e-voting), karena infrastruktur masih belum merata.

Baca juga: Said Iqbal: Partai Buruh Bakal Perjuangkan Jaminan Makanan, Bukan BLT

Jadi sistem pemungutan suara masih menggunakan cara yang digunakan saat Pemilu 2019.

"Kita lihat Indonesia bukan hanya Pulau Jawa, dan di Jawa pun masih ada hal-hal berkaitan pendukung digitalisasi belum sempurna, seperti masalah internet, masalah Wi-Fi, apalagi di luar Jawa."

"Sehingga keputusan yang kita ambil tetap menerapkan sistem seperti Pemilu 2019," beber anggota Baleg DPR tersebut.

Kesepakatan lain dalam konsinyering, DPR setuju anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved