Kabar Artis

Ade Fitrie Kirana Sebut UU TPKS Jadi Momentum Gerakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia

UU TPKS bisa memberikan payung hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak.

Dok. Pribadi
Ade Fitrie Kirana 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Selebiriti yang juga Ketua Umum Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (YPPA), Ade Fitrie Kirana menyambut baik disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu.

Bintang sinetron ‘Islam KTP’ ini berharap, dengan disahkannya UU TPKS yang dibahas selama lebih dari 5 tahun ini, bisa memberikan payung hukum bagi perlindungan korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak.

Baca juga: Didukung Ruben Onsu, Sarwendah Tan Gandeng UMKM Buka Bisnis Fesyen

Baca juga: Bintang Emon Dukung Remaja Indonesia Jadi Gen Aktif dan Sehat, Salah Satunya dengan Tidak Merokok

Menurutnya, perlindungan hak anak itu bersifat universal.

Bahwa tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.

Bila kita lihat, bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang. Namun, sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual," kata Ade Fitrie Kirana dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).

Ade Fitrie Kirana
Ade Fitrie Kirana (Dok. Pribadi)

Dia menambahkan, hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan UU TPKS.

"Sebagai pekerja sosial, sebagai wanita dan seorang warga negara turut bersyukur dengan selesainya pembahahasan UU TPKS dan mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku," ujanya Ade.

Ade Fitrie Kirana juga meminta semua pihak untuk tidak mengunggah konten media sosial yang melanggar UU TPKS, misalnya video penganiayaan perempuan.

Hal itu dilakukan karena sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Baca juga: Dul Jaelani Ciptakan dan Nyanyikan Lagu Astaghfirullah, Merasa Masih Banyak Dosa pada Orang Tuanya

Baca juga: Setelah Alami Keguguran, Dinda Hauw Belum Mau Hamil Kembali, Tetapi Dia Juga Tidak Mau Sesumbar

Ia mengingatkan, dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

“Jadi, dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jadi momentum perjuangan gerakan perlindungan peremuan dan anak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Ade. (ign) 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved