Berita Nasional

Jokowi Klaim Sudah Coba Tahan Agar BBM Tak Naik, Apa Daya Kondisi Berkata Lain

Ekonomi dan moneter Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang situasinya kini sedang bergejolak.

Editor: Feryanto Hadi
dok panitia imlek nasional 2022
Presiden RI, Joko Widodo 

Terlebih, isu itu justru muncul dari orang-orang terdekat Jokowi sendiri.

Namun, Jokowi dianggap seolah isu itu menjadi bola liar hingga menyebabkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Setelah kritik tertuju kepadanya, Jokowi kini buka suara mengingatkan para menterinya.

Jokowi menegaskan tidak boleh ada lagi Menteri yang menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Selasa 5 April 2022.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi pun mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan polemik di publik.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ujarnya.

Sebelumnya sebagaimana diberitakan, ada sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang melemparkan wacana soal penundaan Pemilu 2024.

Pertama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menter Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Melansir Kontan, Bahlil mengatakan tidak ada yang bisa melarang untuk menyatakan pendapatnya terkait dengan penundaan pemilu.

"Ini parlemen, lembaga demokrasi, orang mau cerita apa saja boleh termasuk penundaan pemilu. Jangan diharamkan," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Bagi Bahlil, wacana penundaan pemilu termasuk sebuah pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa.

Sebab dalam sebuah negara demokrasi, menyatakan sebuah pendapat, termasuk penundaan pemilu, adalah sesuatu hal yang wajar.

"Itu (penundaan pemilu) wajar-wajar saja. Tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana, boleh atau tidak, monggo diselesaikan di sini," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved