Pendidikan
Komunitas dan Pegiat Literasi Bisa Jadi Pelopor Gerakan Menuju Masyarakat Sejahtera
Hadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perpustakaan memiliki peran dan sumbangan sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat.
Maka disediakan ruang yang cukup bagi proses interaksi dalam rangka penggalian informasi dan pengembangan pengetahuan berdasarkan sumber-sumber bacaan yang disediakan.
Sumber bacaan tersebut, disesuaikan dengan zamannya agar nantinya berimbas pada kesejahteraan.
Menurut Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kedeputian Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, berkaitan dengan program prioritas RPJMN 2020-2024, penguatan literasi berkolerasi dengan menuntaskan kemiskinan serta penguatan ekonomi.
Baca juga: WIBK-Content BizWeek 2022, Temu bisnis Pelaku industri kreatif Animasi Korsel dan Indonesia
"Hadirnya komunitas maupun pegiat literasi menjadi pelopor gerakan literasi dalam peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan," katanya dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2022 di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (30/3/2022) lalu.
Guna mewujudkannya, Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nugroho Imam Santoso menjelaskan, saat ini pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan perpustakaan umum daerah (perpusda).
Hal ini dilakukan, dalam rangka memperkuat budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, inovatif, dan berkarakter.
Baca juga: Ada Program Digital Leadership Academy Mitra Global Tech Amazon Web Services, Ini Kata Menkominfo
"Tujuannya untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Selain itu juga, untuk pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat dan sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri, Prabawa Eka Susanta mengatakan, program perpustakaan daerah dan literasi dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
"Kegiatan ini merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan wewenang GWPP. Namun pembinaan kepada masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial bukan merupakan tugas dan wewenang GWPP," ungkap dia. (ign)
