Dikritik Kepemimpinan Anies Hanya Kosmetik, Ariza Minta Para kader PSI Keliling Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi kritik yang disampaikan Fraksi PSI terkait kepemimpinan Anies Baswedan yang bakal pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.

PSI menyebut, pembangunan Jakarta dianggap bersifat kosmetik demi menutupi target yang tidak tercapai.

“Kami menghormati semua kritik, apakah kritik konstruktif atau kritik yang lain dalam bentuk apapun. Masyarakat yang menilai dan mengetahui apa yang berubah di Jakarta,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Jumat (25/3/2022).

Ariza mengatakan, begitu banyak prestasi yang diperoleh Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

Mulai dari penghargaan berskala nasional maupun internasional.

Baca juga: Jelekin Kinerja Anies dan Puji Era Ahok, PSI Sebut Pembangunan Jakarta Saat Ini Bersifat Kosmetik

Bahkan wujud nyatanya adalah pembangunan stadion berskala internasional, yakni Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

Pemerintah daerah juga fokus mengintegrasikan transportasi umum antara moda berbasis jalan dengan rel.

“Silakan keliling di kota atau perkampungan Jakarta, semua terdapat perubahan siginfikan. Termasuk pembangunan sekolah, JPO (jembatan penyebaran orang), rumah sakit, waduk, embung dan lain-lain,” ujarnya.

“Dan Alhamdulillah DKI empat kali memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mengenai pengelolaan keuangan. Artinya pertanggungjawaban Pemprov sangat baik,” lanjut Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.

Sementara terkait penanggulangan banjir, kata Ariza, pemerintah daerah selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kata dia, proyek normalisasi Sungai Ciliwung diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, karena mereka yang bertugas pada bagian fisik, sedangkan pembebasan lahan kewenangan daerah.

“Terkait mengenai belanja lahan di Jakarta kan kami harus hati-hati. Jangan asal beli, nanti bermasalah di kemudian hari. Mari kita berpikir positif, program normalisasi tetap dilaksanakan namun harus disesuaikan dengan masalah dan kemampuan yang ada,” imbuhnya.

Baca juga: Sarungan di IKN, Giring Akan Bangun Kantor PSI di Sana untuk Tangkal Intoleransi dan Pemecah Belah

Kritik dari PSI

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta kembali menyindir kepimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu menyebut, pembangunan Jakarta dianggap bersifat kosmetik demi menutupi target yang tidak tercapai.

“Banyak hal-hal yang sifatnya kosmetik, terlihat indah untuk menutupi progres yang tidak signifikan,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana saat diskusi virtual yang dikutip pada Jumat (25/3/2022).

William mencatat, ada lima kemunduran yang terjadi selama lima tahun terakhir. 

Pertama mengenai transparansi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kata dia, anggaran merupakan kebutuhan dasar untuk melahirkan kebijakan.

Jika anggarannya tidak tepat sasaran dan transparan, tentu dewan dan masyarakat kesulitan untuk memantau pelaksanaannya.

William lalu membandingkan dengan kepemimpinan Gubernur sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Seluruh elemen masyarakat begitu mudah mengakses proses anggaran melalui website yang disediakan secara gratis.

“Kami bisa melihat hanya anggarananggaran yang sifatnya general atau kami sebut sebagai pagu-pagu anggaran. Kami tidak bisa lagi lihat komponen terkecil dari anggaran ketika proses anggaran itu sedang direncanakan,” kata William yang juga menjadi anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Persoalan kedua adalah Anies tidak menambah ruas sungai yang dinormalisasi.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Booster Jadi Syarat Mudik, PSI Semprot Anies dan Ajari Cara Maksimalkan Vaksinasi

William mencontohkan, di era Gubernur Joko Widodo proyek normalisasi Sungai Ciliwung mencapai 33 kilometer, kemudian era Ahok mencapai 16 kilometer.

“Di jamannya Pak Gubernur Anies setahu saya itu belum ada penambahan normalisasi sungai. Jadi, bisa dibilang normalisasi Sungai Ciliwung mandek,” ujar William.

Menurutnya, Anies lebih fokus penuntasan banjir yang sifatnya tidak signifikan seperti gerebek lumpur dan sumur resapan.

Padahal dalam kampanyenya, Anies pernah menggaungkan bakal melakukan program naturalisasi sungai dan kali.

“Padahal program ini sudah disahkan DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI kurang lebih Rp 2 triliun selama pak Anies menjabat,” ungkap dia.

Selanjutnya, masalah ketiga adalah hunian DP 0 Rupiah yang targetnya tidak tercapai. Dalam kampanye, Anie berjanji akan menyediakan hunian untuk masyarakat mencapai 250.000 unit. Tapi faktanya, Anies baru menyediakan 1.500 unit.

“Targetnya 250.000 unit tapi pembangunannya sampai hari ini hanya sampai 1.500 unit. Jadi, tidak sampai sampai angka 1 persen,” ucapnya.

“Bahkan kami ingat waktu itu target DP 0 Rupiah sempat ingin diturunkan dan berhasil diturunkan dari 250.000 unit menjadi 29.000 unit,” lanjutnya.

Keempat, terkait pembangunan lintasan fase kedua kereta Light Rel Transit (LRT) Jakarta yang mandek.

Padahal LRT Jakarta merupakan program yang sangat memiliki dasar hukum kuat.

“Itu diatur dalam Perpres Nomor 5 tahun 2018 dan aturan lainnya. Di zamannya Pak Anies, pembanguan LRT fase kedua belum dimulai,” imbuhnya.

Terakhir atau kelima, terkait program OKE OCE yang kini berubah nama menjadi Jakpreneur. Anies berjanji mampu menciptakan 200.000 wirausaha, namun faktanya yang mendapat permodalan baru mencapai 6.000 orang.

“Pak Anies mengklaim sudah ada 285.000 pendaftar OKE OCE, secara kertas memang sudah melampaui target, tapi kalau diteliti lebih dalam ternyata jumlah itu adalah yang mendaftar, bukan yang mendapatkan akses permodalan,” jelasnya. (faf)