Dugaan Kasus Korupsi Formula E DKI, Jakarta, Anies Baswedan Disebut-sebut Berpeluang Diperiksa KPK

"Itu belum payung hukum. Tiba-tiba kok sebelum itu Gubernur Anies membuat instruksi untuk pinjam kan, tanggal 21 Agustus.

"Kalau nggak salah itu cair juga kok, cairnya segera kayaknya, cepat. Itu belum ada payung hukum, itu melanggar. Ini yang pertama."

Yang kedua, kata dia, APBD yang disahkan tanggal 22 Agustus 2019 itu masih persetujuan bersama, belum menjadi Perda.

Sebab, lanjutnya, payung hukumnya adalah Perda.

"Nah, APBD Persetujuan bersama itu masih bisa berubah, karena itu harus disampaikan ke Mendagri."

"Kalau pembahasan Formula E, walaupun sudah dibahas tapi ada kemungkinan dicoret di Mendagri karena masih dalam proses. Nah dia baru menjadi Perda pada 24 September 2019," bebernya.

"Setelah jadi Perda baru bisa jadi payung hukum. Nah, baru bisa pinjam, kemana, dasarnya sudah ada."

"Istilahnya penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum soal pinjam duit itu. Krusial banget itu, penting sekali," tutur Sugiyanto lagi.

Masih kata Sugiyanto, potensi persoalan Formula E akan semakin rumit, pasca Anies lengser pada 16 oktober 2022.

Dirinya melihat penyelenggaraan Formula E terlalu dipaksakan pada 4 juni 2022 mendatang.

Selain itu biaya komitmen fee untuk tiga tahun penyelenggaraan yakni 2022, 2023 dan 2024 telah dibayar lunas oleh Pemprof DKI senilai 560 miliar rupiah.

"Permasalahannya akan semakin rumit pasca Anies lengser, sebab tahun 2023 dan 2024 melampaui masa tugas Anies yang berakhir pada 2022."

"Sedangkan tahun itu telah berganti pada Gubernur baru," paparnya.

(Wartakotalive.com/CC)