Nirwono Joga Sebut Ancol Bisa Menjadi Percontohan Kawasan Ramah Lingkungan jika Digelar Formula E

Terlebih, adanya berita tidak sedap soal kejanggalan pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E yang mencapai Rp 10 miliar.

"Apabila proyek sirkuit dan penyelengaraan balap mobil formula E mengunakan uang negara APBD DKI Jakarta, kita berharap BPK harus segera melakukan audit"

"Agar masalahnya terang berapa potensi kerugian negara sebenarnya," tegas Madsanih, pada Sabtu (19/3/2022).

Menurutnya, jika hal itu benar terjadi potensi kerugian negara maka sudah semestinya BPK segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Politisi PSI: Sudirman Said Mendapat Tugas Berat Benahi Manajemen TransJakarta agar tak Kecelakaan

Hal tersebut untuk melakukan tinda lanjut yakni mengusut tuntas dugaan kasus korupsi ajang mobil balap listrik tersebut.

"Lebih lanjut, apabila ada potensi kerugian negara maka BPK segera koordinasi dengan KPK," jelasnya.

Madsanih berpesan, agar proyek-proyek yang jadi sorotan publik khususnya Formula E, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menunjuk kontraktor pelaksana yang profesional.

Hal tersebut agar bisa terhindar adanya pembengkakan anggaran di tengah jalannya proyek pembangunan sirkuit Formula E DKI Jakarta.

"Seharusnya proyek yang menjadi sorotan publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus benar-benar ekstra hati-hati dalam menunjuk kontraktor pelaksana yang profesional," katanya.

Oleh karenanya, ia kembali menegaskan memberikan rekomendasi kepada BPK agar melakukan audit secepatnya, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi studi kelayakan atau feasibility study Formula E.

"Saya berharap audit BPK secepatnya dilakukan agar masalah nya terang," katanya.