Jokpro Dukung Jokowi Jabat Tiga Periode tapi Harus Tetap Lewat Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono mengatakan, masyarakat yang mendukung Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode, semakin besar.

Dirinya mengatakan, Jokowi adalah sosok yang dibutuhkan untuk menuju kebangkitan Nusantara dan Indonesia Emas 2045.

"Tak bisa dipungkiri ya, dukungan yang inginkan Pak Jokowi untuk lanjut tiga periode terus berdatangan."

Baca juga: Jadi Tersangka, Haris Azhar Sindir Luhut Ogah Buka Big Data 110 Juta Warga Ingin Tunda Pemilu

"Masyarakat semakin sadar bahwa hanya Pak Jokowi sosok yang dibutuhkan untuk menuju kebangkitan Nusantara dan Indonesia Emas 2045," tutur Timothy melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/3/2022).

Menurut Timothy, para relawan Jokpro terus menggalang dukungan gagasan Jokpro 2024 kepada masyarakat.

“Saya sangat bangga dan mengapresiasi semangat juang temen-temen relawan di tiap chapter yang tak kenal lelah ya, untuk terus mendakwahkan gagasan ini (Jokowi tiga periode) kepada masyarakat luas,” papar Timothy.

Baca juga: Cuti Jelang Bebas, OC Kaligis Keluar dari Lapas Sukamiskin

Sementara, Ketua Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Empat Lawang Debi Sudrianto menegaskan, pemilu harus tetap diselenggarakan sesuai aturan, karena menyangkut hak konstitusional warga negara.

"Ya dalam aksi ini kami mendukung Jokowi tiga periode, dan prosesnya harus tetap melalui Pemilu 2024 ya."

"Kami tidak mau kalau diundur, itu sama saja merampas hak konstitusional rakyat," ucap Debi.

Baca juga: Penyintas yang Sudah Divaksin Paling Kebal Covid-19, Kadar Antibodinya Tembus 1.000

Heri Sujatmiko selaku Ketua Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Lumajang menilai Jokowi perlu diberikan satu kesempatan lagi dalam memimpin Indonesia.

Jokowi dianggap mampu menstabilkan perekonomian, bahkan di saat pandemi Covid-19.

"Mulai dari pembangunan infrastruktur yang merata, kebijakan BBM satu harga hingga yang kita tahu bersama, negara mana sih yang bisa dapat vaksin gratis dan merata?"

"Bahkan saya rasa beberapa negara maju sekalipun, vaksin harus berbayar," ucap Heri. (Fahdi Fahlevi)