Presiden PKS Bicara Sikap PKS yang Kemungkinan akan Dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Nah PKS sebagai partai yang hanya memiliki 8,21 persen, yah sangat mungkin karena kalau kami tidak koalisi enggak bisa mengantarkan pada kursi presiden dan wapres.

Terpenting kami bangun dulu koalisi dan mudah-mudahan masih banyak waktu yang bisa kami jajaki kebersamaan ini dengan seluruh partai, sehingga nanti ada titik-titik di mana kami lebih cocok dengan partai mana, kami akan berkoalisi dan menentukan capres dan cawapres.

PKS selalu kritis dengan pemerintah sehingga berdampak pada elektabilitas partai. Kenapa PKS selalu memilih berseberangan dengan pemerintahan?

Ya sebetulnya bahwasanya beda, kami ada yang melandasinya. Bukan hanya sekadar beda.

Misalnya pemerintah A lalu kami ingin B tapi ada memang rasionalitas yang kami munculkan, berbagai kasus-kasus yang kami tampilkan misalnya pada saat pembahasan RUU.

Kami punya analisis sendiri terkait dengan RUU itu sehingga dari hasil kajian kami yah memang RUU ini layak ditolak.

Contoh misalnya RUU Cipta Kerja, yang menurut pandangan kami banyak merugikan pekerja, merugikan dari sisi ekologi, dan hal seperti ini juga pembahasannya terlalu cepat dilakukan, sehingga ada hal-hal yang secara substantif maupun secara materil tidak layak sebetulnya.

Ini (terkesan) dipaksakan sehingga menjadi keputusan yang akhirnya toh ada pembenaran.

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menjadikan RUU ini, yang sudah menjadi UU Cipta Kerja akhirnya yah inkonstitusional bersyarat.

Nah hal-hal seperti itu yang kemudian kami ada rasionalitas dan alasan yang memang kami ungkapkan, termasuk juga pembahasan RUU IKN.

RUU IKN kami melakukan penolakan bukan karena kami enggak ikut tapi karena kami melihat sebuah suasana yang memang belum layak untuk kita pindah dalam kesempatan sekarang.

Pertama kondisi ekonomi kita sedang terdampak luar biasa karena pandemi Covid-19.

Kedua, hal-hal yang kami ingin prioritaskan adalah masalah-masalah ekonomi dulu, toh DKI Jakarta ini masih layak digunakan sebagai pusat Ibu Kota.

Nah menurut kami itu yang kemudian menjadi alasan kenapa kemudian kami menolak bukan asal kemudian menolak tanpa alasan, tetapi ingin ini menjadi pertimbangan karena kami juga menerima banyak aspirasi masyarakat yang mereka dalam kondisi seperti ini tidak ingin pindah.

Meski PKS menolak, RUU IKN sudah disahkan menjadi UU (Ibu Kota dari Jakarta pindah ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur). Apakah nanti PKS ikut pindah ke Ibu Kota baru?