Stabilisasi Harga dan Pasokan Minyak Goreng di Pasaran, Kadin DKI Jakarta Minta Jokowi Turun Tangan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta bidang Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga, Laja Lapian meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun tangan menuntaskan polemik minyak goreng.

Jokowi katanya harus segera melakukan langkah darurat, yakni menghentikan ekspor minyak goreng.

Langkah tersebut dijelaskannya sangat tepat, merujuk krisis pasokan batubara yang sebelumnya sukses diatasi Jokowi dengan menghentika ekspor.

"Kementerian Perdagangan sudah melakukan tupoksinya, kita apresiasi tinggi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Perdagangan," ungkap Laja dalam siaran tertulis pada Senin (14/3/2022).

"Namun krisis minyak goreng saat ini skalanya sudah melampaui ranah kewenangan Kementrian Perdagangan, ada ranahnya pemerintah provinsi untuk distribusi di pasar pasar, ada ranahnya Kepolisian jika ada dugaan penimbunan, ranah Bea Cukai jika ada dugaan penyelundupan ekspor, juga tentunya Kementrian Perindustrian," paparnya.

"Jadi ini sudah eskalasinya sudah bukan lagi sektoral tapi sudah meluas," jelas Laja.

Ia mengungkapkan para pengusaha merasa optimis saat mengetahui Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, M Lutfi telah berupaya menyelesaikan masalah minyak goreng.

Namun dengan eskalasi yang begitu cepat, dirinya berharap Jokowi segera mengkoordinasikan seluruh pihak untuk menuntaskan permasalahan ini.

"Presiden harus melakukan langkah langkah darurat-stop ekspor. Semua produksi minyak goreng diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini perlu dilakukan, karena dengan harga internasional yang tinggi menyebabkan para pihak dalam rantai distribusi minyak goreng sudah kehilangan empati terhadap kebutuhan rakyat banyak di dalam negeri," jelas Laja.

"Pak Presiden bisa menertibkan lagi pelaku rantai pasok minyak goreng kembali kedalam barisan demi kepentingan masyarakat banyak, kebutuhan rumah tangga, para penjual makanan, warung warung , dan industri makanan UKM," paparnya.

Baca juga: Ada Masalah Dalam Distribusi Minyak Goreng Dinilai IKAPPI Jadi Pemicu Mahalnya Harga Minyak Goreng

Baca juga: Bikin Susah Rakyat, Wagub DKI Minta Aparat Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng

Bersamaan dengan itu, Kadin DKI Jakarta juga meminta Pemerintah Daerah untuk turut serta.

Misalnya DKI Jakarta, ada 148 pasar dari 151 pasar di Ibu Kota yang dikelola oleh PD Pasar Jaya sebagai unit usaha pemda DKI Jakarta yang putaran omsetnya lebih dari 150 triliun per tahun.

Kondisi yang terjadi di pasar, seperti terhambatnya distribusi, jumlah stok minyal goreng hingga harga jual pasti dapat dimonitor oleh Pasar Jaya sebagai pengelola pasar.

"Jika komunikasi dapat berjalan baik maka kelangkaan maupun harga jual tinggi dapat segera di atasi langsung ke titik permasalahan di pasar tersebut," ungkap Laja.

"Keterlibatan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kelancaran distribusi minyak goreng juga merupakan amanah Undang-Undang," jelasnya.