Kebakaran RSUD Pasar Rebo

RSUD Pasar Rebo Terbakar, Anggota DPRD DKI William Mendesak Dilakukan Audit Alat Pencegah Kebakaran

Anggota DPRD DKI Jakarta geram dengan adanya insiden kebakaran susulan di gedung milik pemerintah daerah.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
Ricky Martin Wijaya
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Anggota DPRD DKI Jakarta geram dengan adanya insiden kebakaran susulan di gedung milik pemerintah daerah.

Anggota DPRD DKI Jakarta menilai, kejadian serupa sebetulnya bisa dicegah jika sistem kelistrikan dan peralatan pencegahan berfungsi optimal.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyesalkan adanya kebakaran di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu (9/3/2022).

Kebakaran itu terjadi akibat diduga korsleting listrik dari baterai cadangan.

Dia heran dalam sepekan kasus kebakaran bisa terjadi di gedung pemerintah daerah, di mana sebelumnya kantor Dinas Perhubungan di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat terbakar.

"Sebelumnya, gedung Dishub juga terbakar. Belum selang 24 jam ini. Apalagi, kali ini yang terbakar RSUD, di tengah pandemi, rumah sakit adalah fasilitas yang sangat krusial. Tolong Pemprov beri perhatian. Ini semakin berbahaya,” kata William berdasarkan keterangannya pada Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Kebakaran di Gedung Pemda DKI Terulang, Politisi PSI Geram, Desak Audit Alat Pencegah Kebakaran

Baca juga: Kebakaran Terjadi di Grand Mall Kota Bekasi, Para Karyawan Berhamburan Keluar Menyelamatkan Diri

Baca juga: Sosialisasi Mitigasi Bencana, Berikut Daftar Nomor Telepon Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang

Menurut William, kebakaran pada fasilitas publik sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat.

Dia yakin kebakaran tersebut akan mengancam keamanan dalam pelayanan publik.

"Di kebakaran ini, asap sempat mengepul ke UGD RSUD tersebut, sehingga menganggu pasien yang berobat. Bukannya sembuh, malah makin sakit. Jadi, menurut kami kebakaran ini bukan hanya mengancam aset-aset Pemprov,” tutur Wiiliam.

“Tapi juga mengancam nyawa pasien. Mereka sedang mencari pelayanan publik. Pemprov mungkin bisa merogoh APBD untuk renovasi, tapi nyawa orang gak bisa terbayar. Jangan sampai warga Jakarta justru terancam ketika pergi ke gedung Pemprov," lanjut William dari Fraksi PSI.

BERITA VIDEO: Artis Iqbal Pakula Tertipu Aksi Jual Beli Perumahan Bodong di Pondok Aren Kota Tangsel

Kemudian, William mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta perlu membentuk tim pencegahan kebakaran.

Menurut WIlliam, Pemprov DKI memiliki Pergub Nomor 143 tahun 2016 mengenai strategi pencegahan kebakaran.

Regulasi itu mengharuskan dinas terkait rutin mengecek sistem kelistrikan dan alat pencegahan kebakaran.

“Di sini kami mencoba mengerti Pak Anies yang banyak urusan lain. Jadi kami sarankan, untuk pencegahan kebakaran ini, tidak usah jauh-jauh. Tinggal laksanakan saja Pergubnya dan lakukan audit,” tutup William.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved