Buntut Temuan Kekerasan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Lima Oknum Kena Sanksi

WARTAKOTALIVE.COM, YOGYAKARTA - Tindak kekerasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta akhirnya memakan korban.

Lima oknum petugas di lapas tersebut kena sanksi dari Kemenkumham.

Seperti diketahui, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan koordinasi dengan Ombudsman  Republik Indonesia  (ORI) Perwakilan DIY dan Komnas HAM, menyusul temuan lembaga itu di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, tentang kekerasan terhadap WBP.

Baca juga: Atasi Kemiskinan di DKI, Wagub Ariza Tekankan Basis Data Terpadu dan Kolaborasi Lintas Sektor

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY Gusti Ayu Putu Suwardani mengatakan, rekomendasi Komnas HAM yang disampaikan dalam rilis hasil pemantauan dan penyelidikan dalam Kasus Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Senin (7/3/2022).

Beberapa rekomendasi telah dilaksanakan pada saat kejadian pengaduan bergulir.

"Kami sampaikan kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta saat ini dalam keadaan kondusif, perlakuan terhadap WBP dan tahanan berjalan lebih humanis," kata Gusti Ayu, Rabu (9/3/2022).

Menurut Gusti Ayu, Tim Inspektorat telah turun melalui surat Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Nomor : ITJ.PW.03.02.05-11  tanggal 23 Februari 2022 perihal hasil audit tujuan tertentu terkait pengaduan mantan WBP atas tindakan kekerasan dan pelecehan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang menjadi isu aktual di media.

Baca juga: Banyak Memakan Korban, Sultan Bandung Doni Salmanan Akan Dimiskinkan, Begini Pembelaan Mertua

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa oknum petugas yang diduga terlibat.

Selain itu, memindahkan lima oknum petugas yang disinyalir melakukan kekerasan.

"Mereka yang dipindahkan itu termasuk Kalapas ke Kantor Wilayah,” ujarnya.

“Kami juga telah menetapkan pejabat sementara dan merotasi beberapa petugas untuk menetralisir situasi dan kondisi," imbuh Gusti Ayu.

Gusti Ayu juga memastikan sesuai rekomendasi  Komnas HAM bahwa pelaksanaan tugas sesuai SOP dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan narapidana Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), termasuk di dalamnya penerimaan dan pembinaan.

Baca juga: Dijanjikan Rp1 Miliar, Vanessa Khong Mengaku Hanya Dapat Rp10 Juta dari Indra Kenz

Rekomendasi lain yang telah dilakukan adalah memberikan perawatan kesehatan secara maksimal dan pendampingan psikologis bagi beberapa warga binaan yang masih mengalami traumatik.

Dari sisi internal juga dilakukan penguatan kepada petugas dan monitoring secara intensif terhadap setiap perubahan yang mengarah pada perbaikan di LP Narkotika Yogyakarta, serta memastikan tidak ada peredaran maupun tindakan terlarang.

"Monitoring masih dilakukan sampai saat ini dengan perubahan yang signifikan," kata Gusti Ayu.

Dalam kesempatan ini, Gusti Ayu juga menyampaikan  permohonan maaf atas kelalaian yang diduga telah dilakukan oleh beberapa oknum petugas terhadap beberapa WBP LP Narkotika Yogyakarta.

Baca juga: Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewas, KPK: Hibah Mars dan Himne Gratis, Tak Bayar kepada Pencipta

Berkaitan dengan penanganan perkara ini pihaknya tetap melakukan koordinasi dan komunikasi dengan ORI Perwakilan DIY dan Komnas HAM.

Menurut Gusti Ayu, Lapas Narkotika Yogyakarta termasuk kategori Bersinar (Bersih Narkoba) yang dicanangkan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Yogyakarta.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Narkotika Yogyakarta, Ramdani Boy, mengatakan sebagai pejabat baru dia berharap tidak ada lagi tindakan serupa di masa datang.

"Di Lapas ini saya mengemban misi  humanis dan menghilangkan kekerasan, tapi tetap ada aturan. Penegakkan aturan tetap jalan," kata Boy.

Boy mengungkapkan, pasca-temuan kekerasan itu, Lapas IIA Narkotika Yogyakarta kehilangan kesempatan mendapat predikat wilayah bebas korupsi.

Baca juga: Polisi Proses Laporan terhadap Ustaz Khalid Basalamah soal Wayang, Sandy Tumiwa Dimintai Keterangan

Tahun ini mereka kembali merintis upaya meraih predikat itu.

Menurut Boy, pembinaan WBP mengacu pada  tata tertib Permen (Peraturan Menteri) yang memuat  secara detil  aturan  mulai pendekatan humanis sampai penindakan jika melakukan pelanggaran.

“Pasca kejadian tersebut kita laksanakan deklarasi janji kinerja yang perlakuan terhadap WBP tidak ada kekerasan fisik, humanis dan menjunjung tunggi HAM para WBP," pungkasnya.