Usul Pemilu 2024 Ditunda, Muhaimin Iskandar: Kalau Partai Kompak, Jokowi Pasti Setuju

WARTAKOTALIVE, KEDIRI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meyakini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyetujui usulan penundaan Pemilu 2024, apabila semua partai politik kompak menyuarakan hal yang sama.

"Kalau partai-partai kompak, (Presiden Jokowi) pasti setuju."

"Tapi kalau partai-partai enggak kompak ya enggak tahu," kata Gus Muhaimin, saat ditemui di Pendopo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (7/3/2022) malam.

Baca juga: PBNU Dilarang Berpolitik Praktis, Muhaimin Iskandar: Saya Langsung Sujud Syukur

Menurut Gus Muhaimin, pemerintah juga sedang menunggu dinamika parpol terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

"Ya enggak apa-apa, kan pemerintah nunggu partai partai juga," ucap Wakil Ketua DPR itu.

Gus Muhaimin kembali menjelaskan, usulan penundaan pemilu itu diutarakannya setelah menerima aspirasi dari para pengusaha.

Baca juga: UPDATE Covid-19 RI 7 Maret 2022: 48.800 Orang Sembuh, 258 Pasien Wafat, 21.380 Positif

Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi pasca-pandemi berpotensi rusak apabila pemilu dihelat pada 2024.

"Yang mendasari ekonomi baru naik tahun ini, start naik ya, belum naik, diliperkirakan puncak mulai stabil itu 2024 setelah dua tahun stagnan."

"Nah, pas 2024 Februari itu pas pemilu, dikhawatirkan oleh mereka akan drop."

Baca juga: Uji Coba PPLN Tak Dikarantina di Bali Dimulai Hari Ini, Jika Sukses Diterapkan Nasional pada 1 April

"Ada para investor, kekhawatiran transisi kekuasaan, ada juga kekhawatiran konflik, karena itu mereka minta ya saya setuju," paparnya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan bakal patuh pada konstitusi alias Undang-undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Baca juga: Evakuasi WNI dari Ukraina Ternyata Libatkan Sembilan Prajurit Satbravo 90 Kopasgat TNI AU

Baca juga: Evakuasi WNI dari Ukraina Ternyata Libatkan Sembilan Prajurit Satbravo 90 Kopasgat TNI AU

Meski demikian, Jokowi menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi."

Baca juga: Mahfud MD: Jalankan Demokrasi dengan Baik Jika Negara Ingin Bersih dari Korupsi