DPR Pertanyakan Klaim Kementan Soal Produksi Pangan

"Selama pandemi tidak ada timeline yang benar soal impor, justru dilakukan saat panen (dalam negeri) berlangsung," ujarnya.

Editor: Ahmad Sabran
dpr.go.id
Firman Subagyo 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta membenahi produksi pangan di dalam negeri, seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan akibat bergantungnya pada impor.

"Parlemen sejak jauh hari sudah mengingatkan pentingnya produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebelum pandemi dan konflik Rusia-Ukraina yang membuat harga komoditas pangan melonjak," kata Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo, Selasa (8/3/2022).

Ia menyebut hal ini selalu menjadi satu kontroversi.

"Kalau kita mengatakan produksi pangan kita baik kenapa Indonesia mesti mengimpor. ini yang harus dievaluasi. jangan kita bilang surplus, tetapi barangnya tidak ada. Kalau memang ada surplus, barangnya ada dimana? Ayo kita cek dan lihat secara bersama-sama. kita tidak cukup hanya dengan statemen," tegasnya.

Melihat hal ini, ia pun mempertanyakan kinerja Kementan yang seharusnya fokus mengamankan produksi pangan.

"Kalau kita tidak menyiapkan diri sebaik-baiknya maka akan muncul dua krisis besar di dunia ini yaitu krisis energi dan juga krisis pangan," ujarnya.

Baca juga: Vianty Arvy Berdebar Tanpa Henti Saat Nyanyi Dangdut untuk Pertama Kali di Panggung Besar, Ada Apa?

Ia melihat, produksi pangan Indonesia belum bisa diharapkan. Diakui, untuk mencapai swasembada pengan memang bukan perkara mudah. Tapi, Indonesia harus mempersiapkan dengan maksimal. Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah, kata Firman, adalah menginventaris seluruh lahan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produksi pangan.

"Ukurannya sangat sederhana. Kalau 2019 yang lalu, anggaran (Kementan) kan sekitar Rp6 triliun, sekarang sudah puluhan triliun. Dengan anggaran puluhan triliun itu sangat mudah mengukurnya. Kementan itu outputnya produksi pangan, kalau sampai sekarang itu kita masih impor, berarti itu kegagalan, ada miss management," tandasnya.

Polisi Partai Golkar ini merujuk pernyataan PBB yang sempat merilis soal pentingnya mengantisipasi kebutuhan pangan, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat signifikan. Negara dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia pun diminta bersiap karena diyakini akan lebih merasakan dampaknya.

"Kita tidak boleh bergantung pada negara lain karena impor," ucapnya.

Baca juga: VIDEO : Kapal Hilang Kontak di Tengah Laut, Ditemukan di Karawang

Sementara itu  Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menuturkan, gejolak kenaikan harga sejumlah komoditas yang terjadi belakangan, lebih banyak terjadi akibat faktor dari perdagangan komoditas secara global. Kenaikan harga makin terasa mengingat untuk komoditas pangan, Indonesia sangat mengandalkan pasokan impor.

Ia melihat, upaya peningkatan produksi dalam negeri sendiri terutama oleh Kementerian Pertanian, baru sebatas retorika belaka.

“Memang ada contohnya jika Kementerian Pertanian pernah berhasil? Segala macam program, hanya sekadar program semata. Kebijakan (wajib tanam) dan target swasembada bawang putih saja, gak jelas lagi hasilnya,” kata Dwi.

Baca juga: Vianty Arvy Berdebar Tanpa Henti Saat Nyanyi Dangdut untuk Pertama Kali di Panggung Besar, Ada Apa?

Kerentanan akan ketahanan pangan makin membesar, kata Dwi, dengan sejumlah peristiwa yang tak terprediksi dan di luar kemampuan pemerintah untuk mengontrolnya. Ia mencontohkan hal ini terjadi pada komoditas kedelai yang harganya tetiba melonjak karena turunnya produksi dunia. Ia menukas, dengan kurangnya produksi, maka harga kedelai, harga minyak nabati, seperti minyak sawit, juga ikut terkerek naik.

“Gandum, bawang putih hampir 100% impor, kedelai 97% impor, gula 70% impor, daging lebih dari 50% impor. Ketika harga dunia naik setelah pandemi, pasti kita akan kena imbas,” ucap Ketua Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved