Virus Corona

Aturan PTM Sekolah Pada PPKM Level 2 di Jakarta, Harapan Wagub: Semoga Bisa 100 Persen

Bagaimana aturan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM pada masa PPKM level 2 di Jakarta? 

Warta Kota/ Ramadhan LQ
Antusiasme siswa SDN Lebak Bulus 04, Cilandak, Jakarta Selatan, mengikuti hari pertama pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen, tampak terpancar. 

WARTAKOTALIVE.COM GAMBIR -- Bagaimana aturan Pembelajaran Tatap Muka atau PTM pada masa PPKM level 2 di Jakarta? 

Sejalan dengan itu, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2.

"Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen," paparnya dalam rilis.

Sekolah dapat memilih PTM 50 persen atau 100 persen Namun, Suharti menegaskan bahwa penekanan ada pada kata "dapat".

Baca juga: Usulan Anies Baswedan PTM Sekolah Diubah Jadi PJJ Ditolak, Ini yang akan Berubah

Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19 di daerah dalam kategori terkendali, sekolah-sekolahnya tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen.

Melanjutkan penjelasannya, Suharti mengatakan, PTM Terbatas harus tetap diikuti dengan protokol yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara PTM Terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

“Kemendikbudristek telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas, agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM Terbatas,” imbuhnya.

Berdasarkan arahan Kemendagri, pengawasan dan pembinaan terhadap proses PTM Terbatas yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah dalam hal:

1. Memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat oleh satuan pendidikan.

2. Pelaksanaan surveilans terhadap kasus konfirmasi COVID-19 dan surveilans perilaku kepatuhan terhadap prokes.

3. Percepatan vaksinasi untuk pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

4. Memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri.

Keputusan ada di orangtua

Lebih lanjut Sesjen Kemendikbudristek menjelaskan, “Pemberlakuan PTM Terbatas pada daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti SKB Empat Menteri”.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved