Salah satunya, ASN di NTB wajib membeli 4.000 tiket.

Kemudian, bupati dan wali kota se-NTB 16.000 tiket.

Berikutnya, klaster kapolda, kapolres, danrem, danlanal, danlanud 2.000, serta instansi vertikal daerah 2.000 tiket.

Sedangkan klaster BUMN dan perbankan 2.500 tiket, asosiasi profesi 2.000 tiket, guru dan pelajar 2.500 tiket, ustaz dan santri 500 tiket.

Dalam keterangan terpisah, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta, mengatakan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika.

Baca juga: Usia MotoGP, MGPA Bakal Gelar Agenda Balapan Berskala Nasional & Internasional di Sirkuit Mandalika

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu menjual tiket MotoGP satu paket dengan penginapan.

Menurut Febry, penjualan tiket MotoGP 2022 belum maksimal karena wisatawan mengkhawatirkan ketersediaan hunian penginapan di sekitar lokasi.

"Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP," kata Febry dikutip dari keterangan pers, Kamis. Ia pun meminta pemerintah daerah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus mengajak masyarakat ikut menonton gelaran MotoGP 2022 Mandalika.

Artikel ini tayang di Kompas.com