Commitment Fee Formula E DKI Jakarta Dinilai Jadi Celah Bagi Pelaku Korupsi, Ini Penjelasan Pengamat

Direktur P3S yang juga pengamat politik, Jerry Massie sebut commitment fee di event Formula E DKI Jakarta jadi salah satu celah bagi pelaku korupsi.

Editor: PanjiBaskhara
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Direktur P3S yang juga pengamat politik, Jerry Massie sebut commitment fee di event Formula E DKI Jakarta jadi salah satu celah bagi pelaku korupsi. Foto: Suasana terkini proyek pembangunan sirkuit Formula E, di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (24/2/2022). 

WARTAKOTALIVE.COM - Kisruh Formula E DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat publik.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan commitment fee pada event Formula E DKI Jakarta jadi salah satu celah bagi pelaku korupsi di Indonesia.

"Memang selain korupsi barang dan jasa, juga jual beli jabatan maka comitment fee menjadi salah satu celah bagi pelaku korupsi di Indonesia," tegas Jerry Massie, hari ini.

Maka itu, kata pengamat politik ini, perlu ada pengawalan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta panitia harus transparan soal pengeluaran anggaran kegiatan.

Di tahap pembangunan juga harus di bawah kontrol lembaga penegak hukum atau lembaga antirasuah seperti KPK.

"Memang sikap KPK sudah tepat, apapun itu menyangkut uang negara maka harus diperiksa," ujar Jerry.

Menurut dia, harga Formula E ini sebanyak Rp 100 miliar ini bukan duit yang sedikit, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang.

"Pertanyaan saya berapa keuntungan Formula ini? Jika keuntungan di atas Rp 150 Miliar masih berimbang tapi kalau di bawah Rp 100 milar maka tak sebanding," ucapnya.

Dikatakannya, sangat rentan jika panitia penyelenggara Formula E diisi oleh anggota Parpol.

"Sebetulnya jangan anggota partai menjadi panitia penyelenggara. Bagi saya ini sangat beresiko," kata Jerry lagi.

Jerry pun soroti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah memilih salah satu kader Partai Nasdem sebagai penyelenggara.

"Ini memang menjadi pertanyaan kenapa harus orang partai bukan profesional. Saya tak sepaham dengan pemilihan dari kader parpol."

"Untuk anggaran sebesar Rp 100 miliar perlu dijaga lantaran setiap anggaran yang besar itu rentan diselewengkan jika controlling lemah," tambah dia.

Jerry melanjutkan, turunnya penyidik lembaga antirasuah kali ini, maka akan lebih hati-hati di dalam pembiayaan event akbar balapan mobil balap listrik, dan juga agak was-was dalam melangkah.

"Memang tak akan efesien jika pembangunan sirkuit dikebut. Seperti diketahui lomba ini akan digelar pada 4 Juni."

"Dengan waktu tinggal 3 bulan maka saya kira pembangunan sirkuit bisa saja bermasalah lantaran terlalu mepet."

"Beda kalau sirkuitnya sudah ada dari tahun lalu maka akan lebih mudah," ucapnya.

(Wartakotalive.com/CC)

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved