Pemilu 2024

Yusril Ihza Mahendra: Produk Hukum dan Lembaga Apa yang Berwenang Tunda Pemilu 2024?

Yusril juga mempertanyakan kepada para pengusul, produk hukum apa yang harus dibuat untuk memundurkan jadwal pemilu?

Dok pribadi
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 bakal menghadapi benturan konstitusi dan undang-undang. 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.

Menanggapi usulan itu, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya tengah melakukan kajian terkait usulan itu.

"Kami masih mengkaji usulan itu."

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Diundur Satu Atau Dua Tahun, Ini Tiga Alasannya

"Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi," kata Awiek saat dihubungi Tribunnews, Rabu (23/2/2022).

Awiek juga menyebut, jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp84 triliun, terbilang sangat besar untuk ongkos demokrasi.

Namun demikian, jika anggarannya masih bisa dirasionalkan, maka pemilu bisa sesuai jadwal pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Dua Polisi Penembak Enam Anggota FPI Dituntut 6 Tahun Penjara, Marwan Batubara: Sidang Dagelan

"Di satu sisi semangat reformasi tetap harus dijaga."

"Meskipun dalam sejarah kita, pemilu dimajukan dan diundur juga pernah terjadi," jelas Sekretaris Fraksi PPP DPR ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Baca juga: Tak Banding Divonis 3,5 Tahun Penjara, Azis Syamsuddin Minta Segera Dieksekusi oleh Jaksa KPK

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

Baca juga: Zona Oranye Covid-19 di Indonesia Bertambah Jadi 269 Kabupaten/Kota, Merah Tetap Nihil

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Alasan kedua, lanjut Gus Muhaimin, transisi kekuasaan setelah pemilu biasanya membuat kondisi ekonomi tak menentu.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Deiyai Papua

Sehingga, menurutnya hal itu bisa mengganggu suasana momentum yang sangat bagus, apalagi setelah digelarnya G20 nanti.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved