Beda Pendapat Soal Presidential Threshold, Dua Hakim MK: Mengapa Dipertahankan Ketika Menyimpang?
Permohonan yang diajukan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Joko Juliantono itu tak diterima.
lihat foto
Berkenaan dengan pemohon tak punya kedudukan hukum, maka MK tidak mempertimbangkan pokok permohonannya.
Sehingga, dalam amar putusannya MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon.
Baca juga: Gus Muhaimin Dinilai Usul Pemilu Ditunda karena Elektabilitas Stagnan dan Tak Harmonis dengan PBNU
"Amar putusan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," ucap Anwar Usman.
Dalam pertimbangannya, Ferry yang mengajukan permohonan tidak dipandang mewakili Partai Gerindra. Hal ini karena dalam mengajukan permohonan, Ferry tak melengkapi dokumen surat izin dari partai.
MK juga menyatakan pihak yang dirugikan dalam aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan bukan perseorangan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi pasal 6A ayat (2) UUD 1945. (Danang Triatmojo)
