Sekjen PDIIP: Daripada Berpikir Menunda, Sebaiknya Berkonsolidasi Siapkan Pemilu

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - PDIP menegaskan usulan penundaan Pemilu 2024 tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan melupakan aspek paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-undang Dasar."

"Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (24/2/2022).

Baca juga: Muhaimin Iskandar Usul Pemilu 2024 Diundur Satu Atau Dua Tahun, Ini Tiga Alasannya

Hasto menyebut, atas dasar ketentuan konstitusi pula, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu," ucapnya.

Hasto juga mengatakan, apa yang disampaikan oleh PDIP juga senapas dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang berulang kali menegaskan penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Baca juga: Dua Polisi Penembak Enam Anggota FPI Dituntut 6 Tahun Penjara, Marwan Batubara: Sidang Dagelan

“Periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi."

"Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik."

"Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan pemilu," saran Hasto.

Baca juga: Jadi Saksi Meringankan di Sidang Munarman, Ketua Jokowi Mania: Saya yang Minta

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun.

Alasan yang pertama, kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu, Pemilu 2024 berpotensi merusak prospek ekonomi yang kini mulai membaik pasca-pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan usai menerima aspirasi para pelaku UMKM, pelaku bisnis, dan analis ekonomi, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Zona Oranye Covid-19 di Indonesia Bertambah Jadi 269 Kabupaten/Kota, Merah Tetap Nihil

"Pemilu itu biasanya ada tiga kondisi."

"Pertama, para pelaku ekonomi melakukan freeze, pembekuan-pembekuan."

"Freeze atau pembekuan, wait and see, and stop agresivitas ekonomi saat pemilu," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Deiyai Papua