Omicron Merebak, Pangdam Jaya Minta Warga Tak Panik: Kita Bisa Hadapi Bersama-sama

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-Pangdam Jaya, Mayjen Untung Budiharto mengatakan, segala cara dilakukan oleh pihaknya untuk mengurangi atau menghadapi virus Omicron yang kini ada di Indonesia.

Meski secara faktual, kasus positif virus Omicron meningkat, namun jebolan akademi militer 1988 ini mengimbau masyarakat tidak panik.

"Ini kita bisa hadapi secara bersama-sama. Saya sebagai komandan tugas gabungan terpadu, berdasarkan petunjuk dari komandan satuan tugas yakni kepala BNPB untuk menyiapkan sarana dan prasarana itu," ujar mantan Kasdam I Bukit Barisan ini ditemui di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Baca juga: VIDEO Omicron Meluas, Kapolres Karawang Intruksikan Jajaran Polsek Turun ke Jalan Ingatkan Prokes

Baca juga: Pemprov DKI Usul PPKM Level 3 ke Pempus karena Khawatir Terjadi Gelombang 3 Pandemi

Sarana yang ia maksud tak lain adalah satelit Pademangan (wisma atlet pademangan), serta cadangan, Rusun Daan Mogot.

Keduanya disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien di Wisma Atlet Kemayoran.

Jika digabung, daya tampung kedua sarana tersebutpun termasuk tinggi.

"Kalau di Pademangan bisa  5000an pasien, di Rusun Daan Mogot 1000an pasien," katanya.

Baca juga: Wagub DKI Bela Anies, Bantah Usulan Penghentian PTM 100 persen Ditolak Pusat

Adapun sebelumnya, puncak kasus Omicron diramal terjadi pada akhir Februari ini.

Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada, disiplin protokol kesehatan, serta mengurangi mobilitas. 

Strategi Anies hadapi omicron di ibu kota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan sejumlah usulan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

Hal ini menyusul penyebaran Covid-19 yang mulai masif, terutama varian Omicron dari Afrika Selatan.

“Ingin saya sampaikan kami sudah rapat dipimpin pak Gubernur, sebelumnya kami akan mengusulkan PTM (pembelajaran tatap muka) ditutup selama sebulan, ini baru usulan dan kami masih melihat fakta serta data hari ini,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Rabu (2/2/2022) malam.

Ariza melanjutkan, pemerintah daerah juga mengusulkan adanya pembatasan mobilitas dan kerumunan di Ibu Kota.

Baca juga: Polisi Kembali Buka Kasus Korupsi Lahan Cengkareng, Begini Penjelasan Ahok saat Menjadi Gubernur DKI

Nantinya pemerintah daerah akan mengaktifkan kembali peran satgas RT dan RW yang di bawah komando lurah di Jakarta.

“Itu menjadi kewenangan kami untuk ditingkatkan ya, sekali lagi untuk persiapan bantuan sosial (bansos) itu juga kewenangan kami. Kami akan persiapkan, bansos untuk isolasi mandiri, bahkan dapur umum di lima wilayah,” ujarnya.

Selain itu, DKI juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlaku di Jakarta. Saat ini, PPKM di Jakarta masih berlaku level dua yang dimulai dari tanggal 1-7 Februari 2022.

“Kami akan koordinasikan dengan pempus terkait level PPKM, karena keputusan ada di mereka di pemerintah pusat dan satgas pusat. Kami usulkan untuk mempertimbangkan kembali level di DKI Jakarta, Pulau Jawa ini kan tidak bisa sepihak jadi harus diputuskan bersama. Iya itu kami mempertimbangkan, perlu dipertimbangkan apakah kita perluas atau (naik) level tiga,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah berencana mengaktifkan kembali pusat pengaduan atau call center terkait adanya pelanggaran prokes.

Ariza berharap peran masyarakat untuk membantu mengawasi di lingkungan sekitar, jika melihat pelanggaran hendaknya melapor pada petugas.

“Kami akan bahas lebih detail lagi, kami akan rinci dan sudah ditugaskan masing-masing unit di instansi/badan terkait untuk mendetailkan kembali ya,” katanya.

“Nanti hasilnya kami akan beri kabar kembali, prinsipnya, kami harus mempersiapkan semua dalam rangka menghadapi adanya peningkatan Covid-19, maupun Omicron,” lanjutnya.

Menurut Ariza, seluruh usulan itu telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Dia berharap, usulan itu dapat ditindaklanjuti bersama, sehingga menemukan keputusan yang tepat bagi masyarakat.

“Ya ini kan baru keputusan di internal kami ya, semuanya kan tidak bisa diputuskan sepihak. Kami punya pandangan diskusikan, kemudian kami usulkan,” ucap mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini. 

Jokowi minta PTM dievaluasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dievaluasi, menyusul melonjaknya kasus Covid-19 akibat varian Omicron.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Kabinet, Selasa (1/2/2022).

Jokowi meminta jajarannya hati-hati menyikapi kenaikan kasus Covid-19, menyusul meningkatnya kasus aktif dan kasus baru Covid-19.

"Sekali lagi, hati-hati kita dalam menyikapi ini," pinta Presiden.

Baca juga: Disdik DKI Buka-bukaan, Covid-19 Sempat Menyebar ke 190 Sekolah, Ratusan Orang Dinyatakan Positif

Menurut Presiden, kasus aktif Covid-19 melonjak sampai 910 persen, dari yang sebelumnya 6.108 kasus di 9 Januari 2022, menjadi 61.718 kasus di 30 Januari 2022.

"Penambahan kasus baru naik 2.248 persen, dari 529 kasus di 9 Januari 2022 menjadi 12.422 kasus di 30 Januari 2022," bebernya