OTT KPK

Gencar Lakukan OTT di Awal 2022, KPK Bilang karena Ekonomi Membaik dan Proyek Mulai Hidup Lagi

Ghufron menyebutkan, pandemi Covid-19 membuat perkembangan proyek-proyek menjadi terhambat.

Editor: Yaspen Martinus
Dokumentasi/Biro Humas KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya di awal 2022, dipengaruhi mulai pulihnya perekonomian nasional. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan, gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pihaknya di awal 2022, dipengaruhi mulai pulihnya perekonomian nasional.

Ekonomi yang pulih disebut mulai menghidupkan kembali proyek-proyek yang sebelumnya terhenti akibat pandemi Covid-19.

“Sekarang sudah mulai ada kondisi perbaikan, sehingga proyek-proyek mulai hidup lagi."

Baca juga: Kasus Omicron di Indonesia Tambah Jadi 882 Orang, Paling Banyak Impor dari Arab Saudi

"Sehingga semakin banyak mendapatkan tangkap tangannya,” ucap Ghufron saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/1/2022) dini hari.

Ghufron menyebutkan, pandemi Covid-19 membuat perkembangan proyek-proyek menjadi terhambat.

Hal ini karena anggaran untuk berbagai proyek tersebut dilakukan refocusing ke dalam aspek kesehatan, seperti pengadaan alat kesehatan dan lain-lain.

Baca juga: OTT di Pengadilan Negeri Surabaya, KPK Ciduk Hakim, Panitera, dan Pengacara

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron juga menyampaikan rasa prihatinnya terhadap OTT kali ini.

Dia prihatin karena kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik sebagai penyelenggara negara masih terus terjadi di Indonesia.

“KPK berharap dari rentetan kegiatan tangkap tangan pada beberapa pekan terakhir memberikan efek jera, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan korupsi."

Baca juga: Ini Wajah Hakim PN Surabaya yang Diciduk KPK, Diduga Terima Suap Pengurusan Perkara

"Agar jera dan takut untuk melakukan korupsi,” tutur Ghufron.

Di awal 2022, KPK sudah mengamankan tiga kepala daerah di Indonesia.

Ketiganya diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa atau jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya masing-masing.

Baca juga: Polri Benarkan Mobil Bernopol 4196-07 Punya Arteria Dahlan, kenapa Ada Lima Kendaraan Berpelat Sama?

Mereka adalah Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved