Buronan Kejaksaan Agung

Lagi, Permohonan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra Tak Diterima

Majelis hakim menilai PK kedua yang diajukan Djoko tak memenuhi syarat formil.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra, terpidana perkara korupsi penagihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Djoko Tjandra, terpidana perkara korupsi penagihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali.

Majelis hakim menilai PK kedua yang diajukan Djoko tak memenuhi syarat formil.

"Permohonan PK II (Kedua) yang dimohonkan oleh terpidana/pemohon PK Djoko Soegiarto Tjandra dengan daftar No. 467 PK/Pid.Sus/2021 secara formil tidak dapat diterima," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi dalam keterangannya, Kamis (6/1/2021).

Baca juga: 16 Pekan Indonesia Bebas Zona Merah Covid-19, Kuning Tetap 408 Kabupaten/Kota

Majelis hakim perkara ini dipimpin Andy Samsan Nganro, dengan empat hakim anggota, yaitu Suhadi, Eddy Army, Sri Murwahyuni, dan Surya Jaya.

Majelis hakim beralasan pengajuan PK kedua hanya dimungkinkan bila didasarkan pada alasan adanya pertentangan antara satu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan putusan berkekuatan hukum tetap lainnya dalam obyek perkara yang sama.

Hal itu sesuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 10/2009 tentang Pengajuan Permohonan PK juncto SEMA 7/2014 juncto SEMA 4/2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar MA.

Baca juga: Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ditangkap KPK karena Suap Proyek dan Lelang Jabatan

Menurut majelis hakim, putusan PK 100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 (amar putusannya menolak PK Djoko Tjandra) dan putusan PK 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 8 Juni 2009 (amar putusannya mengabulkan PK jaksa), tidak memiliki pertentangan putusan.

"Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHAP, permohonan PK II dari Terpidana/Pemohon PK Joko Soegiarto Tjandra tidak diterima," ujar Sobandi.

Pada Juli 2020, permohonan PK yang diajukan Djoko juga tidak diterima oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca juga: 44 Bekas Pegawai KPK Bakal Ditugaskan di Kortas Tipikor Polri

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra divonis dua tahun penjara dan denda Rp15 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, negara merampas uang Djoko Tjandra di Bank Bali sebesar Rp546 miliar. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved