Dirasa Kurang Adil Jadi Alasan DKI Revisi Kenaikan UMP 2022 dari 0,85 Persen Jadi 5,1 Persen

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi nilai upah minimum provinsi (UMP) 2022 pada pekan lalu.

Dari yang awalnya naik 0,85 persen atau Rp 37.000, menjadi 5,1 persen atau Rp 225.000 per bulan, sehingga nilai UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854 per bulan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah daerah awalnya menetapkan UMP naik sebesar 0,85 persen pada 19 November 2021 lalu.

Keputusan itu diambil karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menetapkan nilai UMP dengan batas waktu tanggal 20 November, sebagaimana PP Nomor 36 tahun 2021.

“Dalam perkembangannya dirasa kurang adil, karena angka inflasi dan angka pertumbuhan tinggi. Sekarang sudah diputuskan di angka 5,1 persen,” ujar Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (23/12/2021) malam.

Namun demikian, kata Ariza, jika ada perkembangan terbaru pemerintah kemungkinan akan kembali merevisinya.

Baca juga: Bappenas Dukung Kebijakan Anies Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta Sebesar 5,1 Persen

Baca juga: Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Membantah Gubernur Anies Baswedan Merevisi Lagi UMP 2022 Jakarta

Pada prinsipnya pemerintah menetapkan UMP demi kepentingan buruh, pengusaha maupun masyarakat.

Hal itu dikatakan Ariza sekaligus menanggapi pernyataan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga beberapa waktu lalu.

Pandapotan menyebut, pemerintah daerah berencana kembali merevisi UMP yang sudah dinaikan menjadi 5,1 persen, dan jika itu benar maka berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan pengusaha serta buruh.

Adapun untuk Peraturan Gubernur (Pergub) revisi UMP akan diterbitkan secepatnya.

Baca juga: Fahira Idris Puji Keberanian Anies Baswedan yang Nekat Menaikkan UMP DKI meski Menuai Tekanan

“Kalau ada perkembangan lain, nanti kami akan lihat yah,” kata Ariza. (faf)