Fotonya saat Berpenampilan 'Islami' dan Dukung Aksi 212 Jadi Ledekan, Ferdinand: Saya Sudah Sadar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pegiat Media Sosial, Ferdinand Hutahaean menjadi sorotan setelah protes kerasnya atas rencana aksi 212 yang bakal digelar pada 2 Desember 2021 ini.

Ferdinand mengatakan dirinya tak masalah dicap sebagai komunis karena menentang rencana aksi 212 tersebut.

Sebab menurutnya, hal yang paling penting adalah menjaga bangsa ini. 

Pernyataan tersebut dikatakan Ferdinand sebagai sebagai respons terhadap Wakil Sekjen PA 212, Novel Bamukmin yang menyebut penentang reuni 212 sebagai komunis.  

Baca juga: Ikuti Seruan HRS, Reuni 212 Tetap Digelar di Kawasan Monas, Slamet Maarif: Tak Perlu Izin Polisi

“Ilmu congornya cuma bisa ngomong komunis,” tulis Ferdinand Hutahaean di Twitter.

“Ngga apa-apa dicap komunis yang penting bangsa ini kita jaga. Siapa pun pengacau NKRI dan Pancasila akan kita lawan bersama TNI POLRI,” sambung Ferdinand. 

Namun, Ferdinand dianggap tidak konsisten.

Pasalnya, saat masih berada di Partai Demokrat, ia justru membela aksi 212.

Bahkan, beredar foto dirinya mengenakan kopiah.

Pada 2018 lalu, Ferdinand membela aksi 212 dan meminta pemerintahan Jokowi tak memandang aksi itu sebagai ancaman politik.

Baca juga: Rizal Ramli Minta Didukung Jadi Capres 2024, Ruhut Sitompul Tertawa Mengejek, Minta Rizal Ngaca

"Ferdinand Hutahaean, pemerintah seharusnya bisa melihat sisi positif dari aksi tersebut.

 "Jangan dilihat (reuni) 212 itu sebagai ancaman politik untuk Jokowi. Dilihat itu bahwa semangatnya persatuan. Kalau perlu Jokowi hadir di sana, kan itu lebih baik daripada dilakukan upaya-upaya pencegahan," kata Ferdinand kala itu.

Sebab, menurut Ferdinand, tidak ada aturan dan hak-hak pribadi yang dilanggar dalam penyelenggaraan aksi tersebut. Sehingga, ia meminta agar pemerintah justru memberikan fasilitas dan menjaga aksi tersebut agar bisa berjalan lancar dan damai.

"Prinsipnya, bahwa itu reuni. Jadi harus dilihat sebagai semangat persatuan, semangat menyatukan, harus dilihat sisi positifnya bahwa itu untuk mengenang sebuah perjuangan," tutur Ferdinand.

 "Yang penting semua pihak bisa menjaga acara reuni itu dengan baik, tidak mengganggu ketertiban umum, mengganggu hak pengguna jalan. Itu juga perlu dipikirkan. Kita juga minta pemerintah untuk tidak berupaya menghalangi atau menghambat, justru memfasilitasi dan mengatur dengan baik," imbuhnya.

Baca juga: Nasib Pilu Istri Polisi di Tangerang, Diusir dari Rumah Mewahnya gegara Tak Mampu Nyicil Utang

Baca juga: Hati Sukalam Hancur, Peras Keringat Kerja Jadi TKI, Istri di Kampung Selingkuh dengan Oknum Polisi

Ledekan dari Mustofa

Politisi Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya mengunggah foto Ferdinand yang mengenakan kopiah bertuliskan kalimat tauhid.

Dalam cuitannya, Mustofa mendoakan agar Ferdinand segera mendapatkan hidayah.

"Kopiahnya @FerdinandHaean3 ada tulisan Kalimat Tauhid. Semoga dapat hidayah," tulisnya

Merespon cuitan Tofa, Ferdinand menyebutkan bahwa dirinya kini telah sadar dan berubah.

Ia kini tak lagi mendukung aksi 212.

Baca juga: Kontroversi Sosok Munarman, Dedengkot FPI, Pernah Jadi DPO, Kini Dituduh Terlibat Aksi Terorisme

"Saya sudah sadar setelah belajar, bahwa ternyata saya sempat berada di gurun pendukung kilafah, musuh negara yang harus dimusnahkan," balas Ferdinand.

Tetap digelar di Monas

Jelang 2 Desember 2021, pembicaraan mengenai reuni 212 makin santer berembus.

Beredar sejumlah spekulasi mengenai lokasi pelaksanaan reuni 212.

Sempat tak diberi izin menggelar reuni di kawasan Monas, acara dipindahkan ke Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat.

Namun, kabarnya, polisi juga tidak mengeluarkan izin rekomendasi terhadap acara tersebut.

Baca juga: Anies Temui dan Duduk Bareng Massa Buruh, Politisi Demokrat: Lebih Manusiawi daripada Menemui Bebek

Kemudian, muncul lagi rencana gelaran Aksi Reuni 212 di sekitar Patung Kuda, dekat dengan Monumen Nasional (Monas)

Aksi ini menjawab seruan dari Habib Rizieq Shihab yang sebelumnya viral di media sosial.

Menurut rencana, acara sedianya akan digelar di dua tempat, yakni kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, kemudian dilanjutkan di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor.

Steering Committee Reuni 212 Slamet Maarif mengatakan, acara di Jakarta tidak perlu mendapatkan izin dari polisi.

Baca juga: Hati Sukalam Hancur, Peras Keringat Kerja Jadi TKI, Istri di Kampung Selingkuh dengan Oknum Polisi

Baca juga: Rizal Ramli Minta Didukung Jadi Capres 2024, Ruhut Sitompul Tertawa Mengejek, Minta Rizal Ngaca

Sebab, menurut Slamet, hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Cukup pemberitahuan, bukan izin, dan itu koordinator lapangan sudah melayangkan ke Polda Metro Jaya," ujar Slamet, Rabu (1/12/2021).

Slamet menambahkan, acara di Patung Kuda nanti akan berjalan damai seperti namanya, "Aksi Superdamai". 

"Di patung kuda itu aksi super damai (unjuk rasa) menyatakan pendapat di depan umum dengan tuntutan bela ulama, bela MUI, dan ganyang koruptor," kata Slamet.

Namun, di sisi lain, poster "Aksi Superdamai" tersebar secara masif di media sosial.

Baca juga: Kontroversi Sosok Munarman, Dedengkot FPI, Pernah Jadi DPO, Kini Dituduh Terlibat Aksi Terorisme

Per Rabu pukul 08.17 WIB, tagar PutihkanJakarta212 trending di Twitter dengan lebih dari 20.000 kicauan. 

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan sebelumnya mengatakan, panitia penyelenggara kegiatan itu sudah pernah mengajukan izin ke kepolisian pada 18 November 2021.

Namun, hingga saat ini, kepolisian belum menyetujui atau memberikan izin untuk kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan massa tersebut di Jakarta.

Seruan HRS untuk banjiri Monas

Sebelumnya, muncul sebuah pesan poster dari eks Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab (MRS) yang menyerukan umat islam membanjiri acara Reuni 212.

Poster ini viral di media sosial (medsos).

Dalam seruan yang terpampang melalui sebuah poster, terpampang foto Habib Rizieq dan momen pesan itu ditujukan kepada umat Islam agar membuat membuat baliho, spanduk, pamflet, meme, hingga stiker undangan 'Reuni Alumni 212'.

"Sebanyak-banyaknya untuk dipasang dan disebarluaskan atas nama masjid, madrasah, pesantren, majelis, lembaga, perusahaan, komunitas dengan lambang dan logo masing-masing," tulis pesan seruan itu.

"Ayo Reuni 212! Ayo Hadiri & Banjiri...!! 2 Desember 2021. Awas Penggembosan, Awas Penghadangan," lanjut seruan poster itu

Meski belum mengantongi izin, Reuni PA 212 digadang-gadang bakal tetap terselenggara di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Menanggapi hal itu, Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin kegiatan yang diinisiasi dari aksi 212 pada 2 Desember 2016 itu.

"Untuk kegiatan 212 hingga saat ini Polda belum mengeluarkan izin keramaian dan juga rekomendasi Satgas, ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan kepada wartawan dalam konferensi pers, Minggu (28/11/2021).

Zulpan saat ini belum berkomentar lebih jauh menanggapi seruan HRS di media sosial itu.

Ridwan Kamil tolak Aksi 212 di Bogor

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara langsung menolak rencana Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) untuk menggelar aksi 212 di Masjid Az-Zikra di Bogor, Jawa Barat.

Alasannya, pelaksanaan reuni akbar yang digelar di Majelis KH Arifin Ilham itu dapat memicu kerumunan yang berujung lonjakan kasus covid-19.

"Kita ini belum normal. Jadi sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda menunggu situasi lebih baik," kata Ridwan dalam Rapat KOPDAR Jawa Barat 2021 di Sentul Highland Cijayanti, Kabupaten Bogor, Selasa (30/11/2021).

Pria yang biasa disapa Kang Emil ini mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pengetatan terkait masih merebaknya Covid-19.

Baca juga: Reuni 212 Pindah ke Masjid Az-Zikra Bogor, Ini Kata Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan

Baca juga: Pemkab Bogor Restui Rencana PA 212 Gelar Reuni di Masjid Az-Zikra Bogor, Tapi Ada Syaratnya

"Yang pasti hindari apapun yang sifatnya kerumunan, berkelompok atau desak-desakan di ruang publik," tegasnya.

Menurut dia, kalau kegiatan dilaksanakan di ruang privat, itu tidak masalah karena berada di ranah pribadi masing-masing.

Tetapi kalau aktivitas pengumpulan massa dilakukan di ruang publik maka pihaknya tidak merekomendasikan.

"Kita tidak rekomendasikan karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi lonjakan Covid-19," tutur Kang Emil.

Baca juga: Reuni 212 Dipindahkan ke Masjid Az-Zikra Bogor, Dibarengi Tahlil untuk Anak Ustaz Arifin Ilham

Baca juga: Batal Digelar di Monas-Patung Kuda, Wagub DKI Apresiasi Lokasi Reuni PA 212 Diubah ke Sentul Bogor

Dia menambah pihak Pemprov Jawa Barat bersama dengan 27 Kabupaten/Kota sedang gencar melakukan vaksinasi Covid-19 agar target tercapai di akhir tahun.

"Jangan sampai ekonomi yang sudah membaik terkendala oleh kurangnya prokes," ungkap Kang Emil.

Selain pengetatan prokes, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan PPKM Level 3 pada Natal dan Tahun Baru nanti.

"PPKM Level 3 diberlakukan untuk mencegah lonjakan kasus. Apalagi sudah ada Covid-19 varian baru di beberapa negara," paparnya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, semua indikator ekonomi membaik jelang akhir tahun.

Baca juga: Tak Dapat Restu dari Pemprov DKI Jakarta, Reuni 212 Batal Digelar di Monas, Acara Digeser ke Bogor

"Kita telah mendengarkan prediksi ekonomi Jawa Barat 2022. Alhamdulilah, cerah, riang gembira," imbuhnya.

Untuk menyamakan langkah menuju 2022, Pemprov Jawa Barat mengumpulkan semua kepala daerah di 27 kota/kabupaten di Sentul Kabupaten Bogor pada Selasa (30/11/2021).

"Pertemuan ini dalam rangka persiapan Jawa Barat untuk melompat di tahun 2022," ungkapnya.

Kang Emil mendorong daerah-daerah untuk ketok pintu terhadap investasi dari luar agar tidak hanya mengandalkan APBD dalam membangun daerah.

"Mari kita buka pintu terhadap investasi. Salah satunya di sektor pariwisata yang sudah terbukti kontribusinya selama Covid-19. Sekarang tinggal diatur protokol kesehatannya," tuturnya.

Baca juga: Nasib Pilu Istri Polisi di Tangerang, Diusir dari Rumah Mewahnya gegara Tak Mampu Nyicil Utang

Baca juga: Babak Baru Kasus Terorisme Munarwan, Humas PN Jaktim Jelaskan Alasan Nama Hakim Dirahasiakan

Pemprov Jabar juga kini fokus pada reformasi birokrasi seperti yang sudah dilakukan Presiden Jokowi yang menghapus eselon 3 dan 4 di level kementerian.

"Kita akan implementasikan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten. Di masa depan, birokrasi di kota/kabupaten makin ramping dan kerjanya gesit, yang rutin-rutin akan dikerjakan oleh mesin," pungkas Kang Emil.

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com