Optimalkan Kolaborasi Antar Sektor, Think Policy Jadi Platform Edukasi Kebijakan Publik di Indonesia

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Proses perumusan kebijakan publik di Indonesia secara umum masih belum disertai dengan partisipasi publik yang berarti yang kemudian berdampak pada kualitas kebijakan yang diambil.

Melihat adanya kebutuhan yang tinggi untuk peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia, Think Policy yang berawal sebagai komunitas informal di media sosial pada 2019 kini terus bertransformasi menjadi platform kebijakan publik.

Platform yang menyediakan akses ke ilmu pengetahuan kebijakan publik serta wadah kolaborasi pegiat kebijakan.

Hal tersebut disampaikan CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta F Utami.

Dipaparkannya, banyak masyarakat merasa tidak terwakili oleh wakil rakyat yang dipilihnya.

Hal tersebut merujuk Lingkar Survei Indonesia (2021) dan Indikator Politik Indonesia (2021) yang menyebutkan jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik di Indonesia yang masih berkisar di 9-11 persen.

Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas atau organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.

Baca juga: Soal Kebijakan Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah, Misna dan Sony Merasa Keberatan

Baca juga: Hadapi Libur Nataru, DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya Sedang Merumuskan Kebijakan Ganjil Genap

Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik.

Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.

"Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Di luar ekspektasi kami, di awal kehadiran Think Policy secara organik di media sosial, kami mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda," ungkap Andhyta.

"Ini juga membuktikan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat khususnya orang muda, untuk berpartisipasi dalam berbagai isu-isu di kebijakan publik, namun selalu kebingungan karena keterbatasan akses dan wadah yang tepat dan relevan," jelasnya.

Dalam mendorong perubahan positif menuju pembuatan kebijakan publik berbasis bukti dan empati di Indonesia, Think Policy Indonesia diungkapkan Andhyta fokus pada tiga strategi intervensi, yakni Community, Academy dan Insight.

Baca juga: Wagub Ariza Sebut Selain Rumah Panggung, Pemprov DKI Punya Banyak Kebijakan untuk Menangani Banjir

Baca juga: Level PPKM di Beberapa Wilayah Terancam Naik, Luhut Jelaskan Pentingnya Kebijakan Wajib Tes PCR

Community yakni membuka ruang bersuara dan berhimpun dalam topik-topik kebijakan publik.

Melalui beragam klaster isu, komunitas Think Policy dapat berbagi informasi, diskusi terbuka, berjejaring, dan mencari solusi ruang informal terhadap isu kebijakan publik.

Selanjutnya Academy, yaitu memerdekakan pengetahuan analitis dan strategis tentang kebijakan publik bagi kaum profesional sektor publik, swasta, dan sipil. Menggunakan pendekatan kurikulum generalis-spesialis.