Breaking News:

Omnibus Law

MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki, Komnas HAM: Jantungnya pada Partisipasi Publik

Artinya, kata dia, jika itu menyangkut kepentingan rakyat, maka seharusnya partisipasi publik harus dipastikan ada.

Editor: Yaspen Martinus
jdih.setneg.go.id
MK menyatakan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11/2020,  bertentangan dengan UUD 1945. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM M Choirul Anam mengingatkan pentingnya partisipasi publik yang substansial dalam dua tahun ke depan, terkait putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terhadap Undang-undang Cipta Kerja.

Menurutnya, putusan tersebut MK menyuarakan sebenarnya rumusan apa yang disebut kepentingan umum, kepentingan kesajahteraan rakyat, memajukan negara, dan sebagainya, tidak hanya bisa disuarakan oleh struktur negara.

Misalnya, Presiden dan DPR, tapi juga bisa disuarakan oleh rakyat.

Baca juga: Panglima TNI Diharapkan Temui Komnas HAM Sebelum Paparkan Pendekatan Baru Tangani Konflik Papua

Artinya, kata dia, jika itu menyangkut kepentingan rakyat, maka seharusnya partisipasi publik harus dipastikan ada.

Selain itu, kata dia, perdebatan soal paradigma arah negara soal kesejahteraan, seharusnya dilakukan terbuka.

Hal itu karena, kata dia, rakyat yang seharusnya sebagai penikmat pembangunan, merasa desain yang ada dalam kebijakan omnibus law itu tidak dekat dengan kepentingan mereka.

Baca juga: Pengendara yang Lolos Posko PPKM Bakal Ditempeli Stiker, Wajib Kantongi SKM

Namun demikian, saat perumusan UU tersebut, tidak memiliki ruang yang pas, sehingga suara-suara masyarakat terabaikan.

"Oleh karenanya, apa yang harus dilakukan dua tahun ke depan itu jantungnya pada partisipasi."

"Partisipasi yang substansial," kata Anam usai Diskusi Terbatas 'Refleksi Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Melalui Mekanisme Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2021,' di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Masyarakat yang Belum Divaksin Covid-19 Tak Bakal Dilayani Beli Tiket Transportasi Umum

Untuk itu, menurutnya, pemerintah minimal mendengarkan dan menjadikan rujukan pendapat orang yang mengajukan gugatan tersebut.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved